RENCANA lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Belanda, usai pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York dan kunjungan resmi ke Kanada, tampak seperti agenda diplomatik yang lumrah. Namun di balik jadwal resmi yang diumumkan Kementerian Luar Negeri termasuk pertemuan dengan Raja Willem Alexander pada 26 September 2025 mendata tersimpan dilema historis dan politik yang menyentuh inti kedaulatan Republik Indonesia.
Belanda, meski menjadi mitra dagang penting, hingga kini tidak pernah mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Klaim resmi mereka tetap berpijak pada penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, bukan pada Proklamasi. Pada 14 Juni 2023, Perdana Menteri Mark Rutte sempat menyatakan “mengakui tanpa syarat” kemerdekaan 17 Agustus, tetapi segera menarik ucapannya. Ia menegaskan bahwa Belanda hanya “menerima” proklamasi itu sebagai fakta sejarah, bukan pengakuan hukum, dan menambahkan bahwa kedaulatan hanya pernah diberikan sekali, yakni kepada Republik Indonesia Serikat. Sebuah sikap yang secara terang mereduksi perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi hadiah kolonial, bukan hasil perlawanan rakyat.
Sejarah diplomasi mencatat, kunjungan presiden Indonesia ke Belanda selama ini jarang berstatus kunjungan kenegaraan. Soeharto, Gus Dur, dan Megawati, misalnya, hanya melakukan kunjungan resmi, bukan kunjungan negara penuh. Pertanyaannya kini, apakah Prabowo akan mengalami hal yang sama? Jika iya, itu berarti ia disambut hanya sebagai mitra bisnis, bukan kepala negara berdaulat. Sebuah pelecehan diplomatik yang berpotensi melukai martabat bangsa.
Dari perspektif filsafat politik, pengakuan bukan sekadar formalitas, tapi mengandung makna eksistensial, dimana pengakuan atas perjuangan rakyat yang berdaulat. Hegel pernah menulis tentang dialektika pengakuan, bahwa eksistensi politik membutuhkan pengakuan dari pihak lain untuk membentuk identitas yang diakui. Dalam konteks ini, sikap Belanda yang hanya “menerima” tetapi enggan “mengakui” adalah bentuk dominasi simbolik yang menempatkan Indonesia dalam posisi subordinat.
Namun diplomasi tak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar US$266,5 miliar, dengan Belanda menyumbang surplus perdagangan sekitar US$4,7 miliar. Belanda tetap menjadi pintu masuk strategis produk Indonesia ke Uni Eropa, sekaligus investor yang penting di beberapa sektor. Hubungan dagang ini memberi Jakarta kekuatan tawar, sebagai mitra ekonomi sebesar itu tidak bisa seenaknya meremehkan posisi Indonesia.
Di sinilah letak ujian bagi Prabowo. Apakah Prabowo akan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara merdeka yang tak meminta pengakuan, tetapi menuntut penghormatan? Ataukah Prabowo akan membiarkan lawatan ini tereduksi menjadi kunjungan dagang dengan jamuan istana, sementara soal kedaulatan kembali dibiarkan menggantung? Dalam kacamata intelijen geopolitik, pilihan ini krusial yakni simbolisme kunjungan kenegaraan bisa dimanfaatkan sebagai leverage diplomatik, sementara sikap lunak akan dibaca sebagai kelemahan yang dapat dimanfaatkan dalam isu lain, termasuk perdagangan dan investasi.
Diplomasi yang benar mestinya berlandaskan prinsip resiprokal. Jika Belanda menolak mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia pun berhak menegaskan sikap setara. Hubungan dagang, pariwisata, dan investasi tetap bisa berjalan tanpa kompromi pada kedaulatan. Seperti halnya Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan Taiwan, tetapi perdagangan tetap berlangsung. Mengapa tidak menerapkan pola serupa pada Belanda, jika mereka masih bersikukuh pada tafsir kolonial?
Kunjungan ke Den Haag tidak boleh berhenti pada foto bersama atau makan malam kenegaraan. Ia harus menjadi momentum politik luar negeri Indonesia untuk menegaskan kembali bahwa 17 Agustus 1945 bukan sekadar tanggal yang diterima sebagai fakta sejarah, melainkan fondasi hukum, politik, dan moral Republik Indonesia. Jika Prabowo mampu menjadikan lawatan ini sebagai panggung untuk menuntut penghormatan sejati, ia akan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa Presiden kedelapan Republik hanya pulang membawa kontrak dagang, sementara harga diri bangsa kembali diletakkan di meja perjamuan istana.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)