Home » Nasional » Putusan MA Dilanggar, Wartawan Diduga Dianiaya di Nunukan : Kebebasan Pers dan Hak Rakyat Terancam

Putusan MA Dilanggar, Wartawan Diduga Dianiaya di Nunukan : Kebebasan Pers dan Hak Rakyat Terancam

IMG-20250814-WA0048

KALTARA– Kebebasan pers, hak atas tanah, dan supremasi hukum kembali tercoreng di Kabupaten Nunukan. Dua wartawan media Mabesnew, Andi Anwar dan Bungadiah, mengalami intimidasi, perampasan alat kerja, hingga penganiayaan saat meliput konflik lahan antara Kelompok Tani Maju Taka I dan II serta PT Tunas Mandiri Lumbis (PT TML), meski lahan tersebut telah dimenangkan oleh masyarakat berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap.

Kronologi Peristiwa

Senin, 4 Agustus 2025 : Berdasarkan salinan putusan MA yang dibawa kuasa hukum Yuses, S.H., M.H., warga Maju Taka I memanen kelapa sawit di wilayah inti II. Panen tersebut diduga dirampas oleh pengawas PT TML, Alvin.

Kamis, 7 Agustus 2025 : Dua oknum anggota Korem 092 Maharajalila Tanjung Selor, Ahmad Maulana dan Mil, menghadang kelompok tani dan merampas hasil panen.

Wartawan Bungadiah yang merekam kejadian nyaris kehilangan ponselnya, dipaksa menghapus video, dan diancam akan “dicari” jika rekaman dipublikasikan.

Wartawan Andi Anwar juga mengalami kekerasan fisik. Ahmad Maulana diduga mencoba mencabut parang dan mendorong korban hingga luka di siku dan bawah ketiak.

Ironisnya, setelah perampasan, kedua oknum TNI tersebut justru melapor ke Polres Nunukan, menuduh kelompok tani mencuri sawit.

Putusan MA yang Diabaikan dan Pelaporan Dihambat

Salinan putusan MA membatalkan akta-akta notaris PT TML yang terbukti dipalsukan, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan mengembalikan hak pengelolaan kebun sawit kepada Zainuddin selaku direktur sah. Putusan ini final dan mengikat, namun tidak dilaksanakan di lapangan.

Upaya pelaporan oleh Bungadiah, Andi Anwar, dan Baba Laeda ke Polres Nunukan sempat ditolak dengan alasan kewenangan berada di Polisi Militer (POM) karena melibatkan anggota TNI.

Baru pada Rabu, 13 Agustus 2025, laporan diterima oleh anggota POM Nunukan, Kurniawan, untuk ditindaklanjuti.

Kasus ini diduga melanggar sejumlah aturan, antara lain UUD 1945 Pasal 28F dan 28G tentang Hak memperoleh informasi dan perlindungan diri, UU Pers Nomor 40/1999 Pasal 4 ayat (3) terkait Hak pers mencari dan menyebarkan informasi, KUHP Pasal 351 terkait Penganiayaan, KUHP Pasal 368 terkait Pemerasan/perampasan dan UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 Pasal 30 berkaitan dengan wajib laksanakan putusan pengadilan.

“Kami mengecam keras kekerasan terhadap jurnalis, perampasan hasil panen rakyat, dan pengabaian putusan MA. Negara harus hadir melalui Panglima TNI, Kapolri, dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku, melindungi kebebasan pers, dan memastikan putusan pengadilan tertinggi dilaksanakan tanpa intimidasi,” tegas perwakilan kelompok tani.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan penegakan hukum di Indonesia, di mana putusan pengadilan kerap mandek di eksekusi, sementara jurnalis dan warga yang memperjuangkan haknya justru menjadi korban.(SP)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…