KALTARA– Kebebasan pers, hak atas tanah, dan supremasi hukum kembali tercoreng di Kabupaten Nunukan. Dua wartawan media Mabesnew, Andi Anwar dan Bungadiah, mengalami intimidasi, perampasan alat kerja, hingga penganiayaan saat meliput konflik lahan antara Kelompok Tani Maju Taka I dan II serta PT Tunas Mandiri Lumbis (PT TML), meski lahan tersebut telah dimenangkan oleh masyarakat berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap.
Kronologi Peristiwa
Senin, 4 Agustus 2025 : Berdasarkan salinan putusan MA yang dibawa kuasa hukum Yuses, S.H., M.H., warga Maju Taka I memanen kelapa sawit di wilayah inti II. Panen tersebut diduga dirampas oleh pengawas PT TML, Alvin.
Kamis, 7 Agustus 2025 : Dua oknum anggota Korem 092 Maharajalila Tanjung Selor, Ahmad Maulana dan Mil, menghadang kelompok tani dan merampas hasil panen.
Wartawan Bungadiah yang merekam kejadian nyaris kehilangan ponselnya, dipaksa menghapus video, dan diancam akan “dicari” jika rekaman dipublikasikan.
Wartawan Andi Anwar juga mengalami kekerasan fisik. Ahmad Maulana diduga mencoba mencabut parang dan mendorong korban hingga luka di siku dan bawah ketiak.
Ironisnya, setelah perampasan, kedua oknum TNI tersebut justru melapor ke Polres Nunukan, menuduh kelompok tani mencuri sawit.
Putusan MA yang Diabaikan dan Pelaporan Dihambat
Salinan putusan MA membatalkan akta-akta notaris PT TML yang terbukti dipalsukan, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan mengembalikan hak pengelolaan kebun sawit kepada Zainuddin selaku direktur sah. Putusan ini final dan mengikat, namun tidak dilaksanakan di lapangan.
Upaya pelaporan oleh Bungadiah, Andi Anwar, dan Baba Laeda ke Polres Nunukan sempat ditolak dengan alasan kewenangan berada di Polisi Militer (POM) karena melibatkan anggota TNI.
Baru pada Rabu, 13 Agustus 2025, laporan diterima oleh anggota POM Nunukan, Kurniawan, untuk ditindaklanjuti.
Kasus ini diduga melanggar sejumlah aturan, antara lain UUD 1945 Pasal 28F dan 28G tentang Hak memperoleh informasi dan perlindungan diri, UU Pers Nomor 40/1999 Pasal 4 ayat (3) terkait Hak pers mencari dan menyebarkan informasi, KUHP Pasal 351 terkait Penganiayaan, KUHP Pasal 368 terkait Pemerasan/perampasan dan UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 Pasal 30 berkaitan dengan wajib laksanakan putusan pengadilan.
“Kami mengecam keras kekerasan terhadap jurnalis, perampasan hasil panen rakyat, dan pengabaian putusan MA. Negara harus hadir melalui Panglima TNI, Kapolri, dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku, melindungi kebebasan pers, dan memastikan putusan pengadilan tertinggi dilaksanakan tanpa intimidasi,” tegas perwakilan kelompok tani.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan penegakan hukum di Indonesia, di mana putusan pengadilan kerap mandek di eksekusi, sementara jurnalis dan warga yang memperjuangkan haknya justru menjadi korban.(SP)