Home » Daerah » YARA Minta Pemkab Aceh Jaya Tunda Penyertaan Modal ke BUMD PT Barajaya

YARA Minta Pemkab Aceh Jaya Tunda Penyertaan Modal ke BUMD PT Barajaya

IMG-20250725-WA0001

ACEH JAYA- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Jaya menyambut baik pernyataan terbuka Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D yang menyampaikan kritik terhadap kinerja PT Barajaya (Perseroda) sebagai BUMD milik daerah.

YARA memandang bahwa sikap terbuka Wakil Bupati merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang berharap banyak pada kontribusi nyata BUMD dalam menggerakkan perekonomian dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, YARA juga mencermati bahwa jawaban Direktur Utama PT Barajaya, Ryza Zeahsa, dalam merespons kritik tersebut justru tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Menyampaikan apresiasi terhadap kritik dan berharap dukungan memang penting, tetapi itu tidak cukup untuk menjawab kegagalan demi kegagalan yang telah terjadi selama tiga tahun terakhir. 

” Permasalahan PT Barajaya bukan semata soal keterbatasan modal, namun terletak pada tidak adanya keseriusan dalam membangun bisnis, lemahnya kepemimpinan, dan ketiadaan hasil yang dapat dibuktikan di lapangan,” ujar Koordinator YARA Perwakilan Aceh Jaya, Sahputra, Jum’at, 25 Juli 2025.

Sahputra menyebutkan, sejak pertama berdiri PT Barajaya telah mengumumkan berbagai rencana usaha seperti pembangunan kilang padi, produksi minyak nilam, usaha telur ayam, rental mobil, pabrik es, air minum kemasan, hingga jasa outsourcing tenaga kerja. Namun sampai hari ini, tidak satu pun dari unit usaha tersebut yang berjalan secara nyata dan berkelanjutan.

“Kilang padi yang sempat disorot untuk mendukung kebutuhan pangan lokal justru terbengkalai tanpa kejelasan, padahal saat ini masyarakat Aceh Jaya tengah menghadapi kelangkaan dan naiknya harga beras yang seharusnya bisa dijawab oleh keberadaan kilang tersebut,”jelasnya.

Lanjut Sahputra, begitu pula dengan unit outsourcing yang dikenal dengan nama ABR Jaya, justru menjadi sumber keluhan dan masalah baru. Laporan tentang keterlambatan gaji, pemberhentian sepihak, dan pemotongan tanpa kejelasan terus muncul dan merusak kepercayaan terhadap profesionalisme PT Barajaya sebagai entitas bisnis daerah. Bahkan, usaha rental mobil dan gagasan air minum dalam kemasan yang pernah disampaikan dalam forum resmi tidak menunjukkan jejak kegiatan maupun kontribusi bagi daerah.

Selain itu, dia juga menilai pernyataan terbaru Direktur Utama PT Barajaya menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan dua rencana usaha baru, yakni stockpile batu bara dan refinery minyak goreng (CPO). Ia memandang bahwa wacana baru ini patut dikritisi secara tajam, mengingat pola yang sama terus diulang, 

” Muncul rencana besar tanpa penyelesaian dan evaluasi terhadap proyek yang sudah lebih dulu digagas namun gagal dijalankan,” ujarnya.

“Publik tidak bisa terus disuguhi harapan tanpa realisasi, terlebih saat dana publik yang digunakan berasal dari penyertaan modal daerah,” tegas Sahputra.

Dia menilai alasan belum maksimalnya kinerja karena penyertaan modal yang baru cair 25 persen dari total yang direncanakan sebesar Rp8 miliar, tidak bisa dijadikan dalih utama. Sebab dengan dana yang telah diterima sejak Desember 2022, seharusnya ada satu saja unit usaha yang sudah bisa menunjukkan hasil minimal, jika dikelola secara serius dan profesional.

Oleh karena itu, Sahputra mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja PT Barajaya. Penyertaan modal baru harus ditunda sampai ada laporan lengkap dan akuntabel atas penggunaan anggaran sebelumnya. Langkah korektif harus melibatkan auditor independen serta memastikan transparansi dalam seluruh proses bisnis dan perencanaan ke depan. Pemerintah tidak boleh lagi membiarkan BUMD ini menjadi beban yang terus-menerus disubsidi tanpa manfaat bagi rakyat.

YARA Aceh Jaya tidak menolak rencana pengembangan usaha, tetapi menolak pola lama yang terus diulang tanpa pembelajaran. 

” PT Barajaya harus dihentikan dari kebiasaan menyusun wacana tanpa aksi, dan pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar dikelola untuk kesejahteraan bersama,” pungkasnya.(SN)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…