Home » Hukum » Nama SHM Terbit di Areal PT SPT, Warga Tunjuk YARA Sebagai Kuasa Hukum

Nama SHM Terbit di Areal PT SPT, Warga Tunjuk YARA Sebagai Kuasa Hukum

SUBULUSSALAM_ Sebanyak 21 nama warga Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam tercatut hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di areal lahan PT Sawit Panen Terus (SPT).

Tak terima tindakan tersebut, Sejumlah warga Namo Buaya yang namanya tercatut tersebut, menunjuk Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sebagai Kuasa Hukum, Senin, 22 Juli 2024.

Ke 21 warga ini terdiri dari 38 Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan perkebunan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam pada tahun 2022 lalu.

Penerbitan sertifikat tanah tersebut melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mirisnya, lahan itu dikuasai oleh pihak perusahaan PT SPT.

Oleh karena itu, saat ini pihak YARA Kota Subulussalam tengah mengumpulkan bukti salah satunya foto citra satelit ditahun terbitnya sertifikat tersebut. 

“Beberapa hari yang lalu 21 warga Kampong Namo Buaya tiba-tiba mendatangi kita. Karena, terbitnya sertifikat atas nama mereka dan sertifikat tanah itu diterbitkan dari kantor BPN Kota Subulussalam,” sampai Edi Sahputra Bako, Ketua YARA Subulussalam, Senin, 22 Juli 2024.

“Saat ini, secara resmi dari 21 warga tersebut telah menandatangi surat kuasa nya kepada YARA Subulussalam,” ungkap Edi.

Dijelaskan Edi, sesuai keterangan klien nya bahwa ditemukan 38 sertifikat tanah yang tercantum nama 21 warga Namo Buaya yang titik objeknya berada di areal perkebunan PT SPT.

Sedangkan ke 21 warga tersebut mengaku tidak pernah mengurus atau mengusulkan sertifikat tanah ke kantor pertanahan Kota Subulussalam. 

“Ini sangat aneh, sertifikat itu kini diduga dikuasai oleh PT SPT, sedangkan di sertifikat itu nama pemilik sah klien kami. Ini yang patut diduga ada permainan di balik terbitannya sertifikat tersebut dari Kantor Pertanahan,” ujar Edi. 

Sementara ini, sebagai data pendukung seperti foto citra satelit sudah didapatkan oleh pihak YARA Kota Subulussalam.

“Jika dilihat dari foto citra satelit, tutupan hutan di tahun 2022 di tahun terbitnya sertifikat tersebut, areal PT SPT masih terlihat hutan. Artinya, berat dugaan sertifikat itu diterbitkan dalam keadaan hutan di objek yang dimaksud,” jelas Edi.(JD) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…