Home » Politik » Yulihardin Resmi Diberhetikan dari Anggota PAN, Ketua DPRK Aceh Singkil Masih Tunggu Keputusan Pengadilan

Yulihardin Resmi Diberhetikan dari Anggota PAN, Ketua DPRK Aceh Singkil Masih Tunggu Keputusan Pengadilan

Singkil – Anggota DPRK Aceh Singkil dari Partai Amanat Nasional (PAN) Yulihardin S.Ag secara resmi diberhentikan dari keanggotaan Partai Amanat Nasional (PAN). Pemberhentian itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP PAN nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/208/VIII tertanggal 4 Agustus 2023.

Tak tanggung-tanggung, surat tentang Pemberhentian tetap Yulihardin sebagai anggota tetap PAN ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno.

Berdasarkan surat tersebut, diputuskan bahwa terhitung sejak tanggal penetapan surat keputusan Yulihardin dinyatakan oeh DPP PAN dicabut kedudukan dan status kedudukan dan haknya sebagai anggota PAN. Bahkan di dalam surat itu juga dimuat bahwa Yulihardin diberhentikan dan seluruh jabatannya baik dari dalam PAN maupun jabatan diluar partai yang ada kaitannya dengan posisi sebagai anggota PAN.

Sesuai keputusan DPP PAN itu, Yulihardin juga dinyatakan telah ditarik jabatan dan kedudukannya sebagai anggota DPRK Aceh Singkil periode 2019-2024 dari fraksi PAN.

Ketua DPRK Aceh Singkil Hasanuddin Aritonang mengaku bahwa pihaknya sudah menerima surat dari DPP PAN. “Betul surat dr DPP PAN sudah masuk,” jawabHasanuddin Aritonang melalui pesan whats apps.

Pun demikian, kata Aritonang surat dari Yulihardin juga ada masuk ke pimpinan DPRK yang menyatakan persoalan tersebut masih dalam proses gugatan ke pengadilan.

“Perkara gugatan PAW sudah dalam proses di PN singkil ketua,”jelas politisi Golkar Aceh Singkil itu.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait proses PAW, Aritonang mengaku tidak berani mengambil keputusan.
“Kalian aja lantik langsung,
Kami tidak berani sebelum inkrah putusan pengadilan pak,” kata Aritonang melalui pesan singkat kepada media, kamis malam (07/09/2023).

Ketika ditanyakan apakah surat DPP PAN terkait pemberhentian Yulihardin tersebut apakah sudah ada pembahasan di banmus DPRK sebelumnya, atau keputusan menunggu hasil persidangan di pengadilan terlebih dahulu merupakan keputusan ketua DPRK?, Aritonang mengaku keputusan menanti keputusan pengadilan terlebih dahulu merupakan keputusan di tingkatan pimpinan DPRK Aceh Singkil.
“Masih tingkat pimpinan pak,” kata ketua DPRK Aceh Singkil, Jum’at (8/09/2023).


Sebelumnya pada Kamis malam (07/09/2023), ketua DPRK Aceh Singkil Aritonang juga sempat mengirimkan pesan whats app berisikan screenshoot pemberitahuan informasi pendaftaran online PN Aceh Singkil. Di dalam pesan tersebut perkara gugatan dengan nomor register : PN SKL/07092023KMV tertanggal 07 September 2023 status pendaftarannya masih menunggu pembayaran.

Berikutnya pada Jum’at (08/09/2023), Aritonang kembali mengirimkan pesan whats app berisikan screenshoot pemberitahuan relaas panggilan sidang dengan nomor perkara 24/Pdt.G/PN Skl. Dalam pemberitahuan itu disebutkan sidang gugatan Yulihardin akan dilaksanakan pada senin 02 Oktober mendatang pukul 10.00 Wib di Pengadilan Negeri Singkil.[DNQ]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…