Home » Daerah » YARA Minta Ikrar Netralitas Pj Bupati Dan ASN di Aceh Barat Bukan Seremonial Belaka

YARA Minta Ikrar Netralitas Pj Bupati Dan ASN di Aceh Barat Bukan Seremonial Belaka

IMG_20241029_120206

ACEH BARAT- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat meminta kepada Penjabat (PJ) Bupati Aceh Barat, Azwardi, agar tidak menjadikan ikrar netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 sebagai seremonial belaka, Selasa, 29 Oktober 2024.

“Kita minta ikrar netralitas yang dilaksanakan baru-baru ini oleh Pj Bupati bersama dengan ribuan ASN di Aceh Barat tidak hanya bersifat seremonial, namun benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai dari amanah undang-undang terhadap netralitas ASN,” kata Kepala Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat, Hamdani.

Hamdani menyebutkan bahwa Pj Bupati, Azwardi, harus benar-benar melakukan pengawasan secara ketat terhadap para ASN agar imbauan netralitas dapat terwujud, serta mengambil langkah tegas jika ditemukan adanya keberpihakan ASN.

“Saat ini, bahkan ada pejabat struktural di BUMD yang secara nyata ikut berkampanye terhadap salah satu paslon akan tetapi tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Aceh Barat,”ujar Hamdani.

Anehnya lagi, kata Hamdanni, kampanye yang dilakukan secara terbuka dan bahkan video beredar di berbagai platform media sosial sudah ada, belum ada repon dari pihak pemerintah sendiri.

“Harusnya jika memang ikrar netralitas tersebut benar-benar dilakukan maka bukan hanya ASN harusnya, tetapi pejabat di BUMD juga harus diimbau, ini saya peroleh informasi ada pejabat struktural BUMD di Aceh Barat terlibat bahkan secara nyata buktinya tapi tidak ada tindakan,”jelas Hamdani.

Menurut Hamdani, ini salah satu contoh masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Barat terhadap para ASN maupun BUMD sehingga mereka berani terlibat secara langsung dalam Pilkada.

“Faktor ini, dipicu oleh ketidak tegasan Pemkab dalam menindak. Tidak hanya itu, masih lemahnya peran Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Aceh Barat juga menjadi faktor terlibatnya ASN ataupun pejabat dan karyawan di BUMD terlibat politik praktis,”sebut Hamdani.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…