Home » Uncategorized » Wilson Lalengke Ajak Publik Renungkan Kembali Kontrak Sosial di Tengah Sorotan Kasus Korupsi

Wilson Lalengke Ajak Publik Renungkan Kembali Kontrak Sosial di Tengah Sorotan Kasus Korupsi

IMG-20260712-WA0007

JAKARTA– Meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah perkara dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara kembali memunculkan diskusi mengenai kualitas tata kelola pemerintahan, integritas penyelenggara negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Berbagai kasus yang ditangani aparat penegak hukum dinilai menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan besar. Di tengah situasi tersebut, muncul beragam pandangan yang mendorong evaluasi terhadap sistem pemerintahan dan penguatan akuntabilitas penyelenggara negara.

Tokoh pers dan aktivis kemasyarakatan, Wilson Lalengke, menilai kondisi tersebut perlu dijadikan momentum untuk melakukan refleksi terhadap hubungan antara negara dan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Menurut Wilson, mandat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara negara harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Ia berpendapat, kepercayaan masyarakat hanya dapat dipulihkan apabila upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten tanpa membedakan kedudukan maupun jabatan.

“Sudah saatnya kita kembali merenungkan kontrak sosial yang menjadi dasar berdirinya Republik Indonesia. Kekuasaan pada hakikatnya merupakan amanah rakyat yang harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Wilson.

Ia menjelaskan bahwa gagasan kontrak sosial telah lama dikenal dalam pemikiran filsuf politik seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Dalam konsep tersebut, legitimasi pemerintah berasal dari persetujuan rakyat untuk menjalankan pemerintahan demi melindungi hak-hak warga negara.

Wilson juga mengingatkan bahwa cita-cita tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut dia, praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor bertentangan dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga reformasi tata kelola pemerintahan, penguatan sistem pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Wilson menegaskan, ajakan untuk meninjau kembali makna kontrak sosial bukan dimaksudkan untuk mempertanyakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan sebagai seruan moral agar penyelenggara negara kembali menjalankan amanat konstitusi secara utuh dan bertanggung jawab.

Ia berharap momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Catatan Redaksi: Berita ini memuat pandangan narasumber mengenai isu pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Pernyataan yang bersifat penilaian, kritik, maupun opini merupakan tanggung jawab narasumber.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…