JAKARTA– Meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah perkara dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara kembali memunculkan diskusi mengenai kualitas tata kelola pemerintahan, integritas penyelenggara negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Berbagai kasus yang ditangani aparat penegak hukum dinilai menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan besar. Di tengah situasi tersebut, muncul beragam pandangan yang mendorong evaluasi terhadap sistem pemerintahan dan penguatan akuntabilitas penyelenggara negara.
Tokoh pers dan aktivis kemasyarakatan, Wilson Lalengke, menilai kondisi tersebut perlu dijadikan momentum untuk melakukan refleksi terhadap hubungan antara negara dan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Menurut Wilson, mandat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara negara harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Ia berpendapat, kepercayaan masyarakat hanya dapat dipulihkan apabila upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten tanpa membedakan kedudukan maupun jabatan.
“Sudah saatnya kita kembali merenungkan kontrak sosial yang menjadi dasar berdirinya Republik Indonesia. Kekuasaan pada hakikatnya merupakan amanah rakyat yang harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Wilson.
Ia menjelaskan bahwa gagasan kontrak sosial telah lama dikenal dalam pemikiran filsuf politik seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Dalam konsep tersebut, legitimasi pemerintah berasal dari persetujuan rakyat untuk menjalankan pemerintahan demi melindungi hak-hak warga negara.
Wilson juga mengingatkan bahwa cita-cita tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Menurut dia, praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor bertentangan dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga reformasi tata kelola pemerintahan, penguatan sistem pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Wilson menegaskan, ajakan untuk meninjau kembali makna kontrak sosial bukan dimaksudkan untuk mempertanyakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan sebagai seruan moral agar penyelenggara negara kembali menjalankan amanat konstitusi secara utuh dan bertanggung jawab.
Ia berharap momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat pandangan narasumber mengenai isu pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Pernyataan yang bersifat penilaian, kritik, maupun opini merupakan tanggung jawab narasumber.








