KERETA Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama “Whoosh” diresmikan dengan gegap gempita. Pemerintah menepuk dada sembari berkata bahwa inilah bukti lompatan teknologi, tanda bahwa Indonesia siap bersaing. Namun di balik kecepatan 350 kilometer per jam itu, ada angka-angka yang bergerak lebih cepat lagi terus membengkak, menjerat, dan mengancam kedaulatan.
Biaya proyek yang semula diperkirakan Rp 86,67 triliun, kini membengkak menjadi Rp 116 triliun. Lonjakan nyaris Rp 30 triliun itu tak bisa lagi disebut “koreksi teknis”. Ditambah bunga pinjaman yang awalnya 2 persen dengan tenor 40 tahun, mendadak berubah jadi 3,4 persen dengan tenor 30 tahun. Ibarat membeli tiket kereta promo, tapi di loket harga dinaikkan tiga kali lipat, dan kita tetap membayar dengan senyum kecut.
BUMN yang dipaksa ikut dalam konsorsium kini megap-megap. PT Kereta Api Indonesia bahkan harus menanggung kerugian yang sulit ditutup dengan proyeksi penumpang. Neraca keuangan merah, biaya operasional membengkak, dan bayangan gagal bayar kian dekat. Bank Indonesia mencatat, utang luar negeri Indonesia ke China per Agustus 2021 mencapai US$21,2 miliar atau sekitar Rp305 triliun, naik 400 persen dalam sepuluh tahun. Dari jumlah itu, proyek Whoosh menambah beban Rp116 triliun, setara 7,2 miliar dolar AS. Kita sedang menaiki kereta cepat yang relnya dibangun menuju jurang.
Sebenarnya, sejarah sudah memberi peringatan. Sri Lanka gagal bayar utang pembangunan Pelabuhan Hambantota dan terpaksa menyerahkan aset strategis itu ke Beijing dengan konsesi 99 tahun. Beberapa negara Afrika mengalami nasib serupa dimana proyek mercusuar yang awalnya jadi kebanggaan, berakhir dalam kendali asing. Kepala Badan Intelijen Inggris, Richard Moore, bahkan terang-terangan menyebut strategi China ini sebagai debt trap diplomacy. Bahasa kita lebih lugas yaitu ‘jerat hutang’.
Kini pola itu tampak jelas di Indonesia. Bunga naik, tenor dipangkas, beban utang menjerat. Pertanyaannya, apakah pemerintah sadar sedang digiring ke perangkap, atau justru sengaja masuk sambil bertepuk tangan? Jika Whoosh jatuh ke tangan kreditur, Indonesia kehilangan lebih dari sekadar kereta. Kita kehilangan kendali atas sektor transportasi darat yang vital sebagai urat nadi logistik dan mobilitas manusia. Menggadaikan itu sama saja dengan menyerahkan kunci rumah hanya karena gagal bayar cicilan sofa.
Ironinya, kereta cepat digadang sebagai simbol kemandirian teknologi. Padahal justru ia menjadi monumen ketergantungan. Pemerintah boleh berpose gagah di panggung peresmian, tapi di meja negosiasi kita tampak tak berdaya. Alih-alih menuntut syarat pinjaman yang adil, kita manut ketika bunga dinaikkan. Publik pun dibuai dengan jargon transformasi, seakan utang yang menjerat bukan masalah.
Kedaulatan memang tak selalu hilang dengan dentuman meriam. Kadang ia terkikis pelan, lewat angka-angka dan kontrak di atas kertas. Dulu kita mengusir penjajah dengan bambu runcing. Kini, kita bisa kehilangan kedaulatan hanya karena tak sanggup membayar cicilan kereta. Bedanya, dulu rakyat tahu siapa musuhnya. Sekarang, rakyat justru bersorak setiap kali kereta melintas, seakan-akan tak ada tagihan yang menunggu di tikungan.
Whoosh memang melaju cepat di atas rel. Tapi jika pemerintah tak segera mengerem, maka bisa meluncur langsung ke jurang politik dan ekonomi. Sejarah akan mencatatnya bukan sebagai ikon kemajuan, melainkan sebagai kereta yang membawa bangsa ini menabrak kedaulatannya sendiri. Dan pada saat itu, bunyi “whoosh” tak lagi terdengar gagah, melainkan desahan terakhir sebuah negara yang tergadai.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)








