Home » Aceh » Warga Bubon Terancam Pidana 72 Bulan Jika Terbukti Melakukan Praktik Money Politik

Warga Bubon Terancam Pidana 72 Bulan Jika Terbukti Melakukan Praktik Money Politik

images (3)

ACEH BARAT – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Barat melakukan pendalaman atas dugaan praktik money politik yang terjadi di Desa Layung, Kecamatan Bubon. Laporan ini, masih diproses oleh mereka semberi mengumpulkan barang bukti.

“Iya benar, kita sudah mengetahui laporan tersebut akan tetapi masih ditangani ditingkat kecamatan,” kata Ketua Panwaslih Aceh Barat, Husaini, Selasa, 26 November 2024.

Husaini menyebut, bahwa pihaknya memproses setiap laporan warga yang sampai tanpa terkecuali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Berkaitan yang sudah dilaporkan masih dalam proses di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Praktisi Hukum di Aceh Barat, Ishak, menyebut bahwa warga yang kedapatan terlibat politik uang, baik menerima maupun memberi, bisa dikenakan sanksi pidana. Namun, tetap saja hal itu perlu pembuktian secara prosuder penagak hukum Pilkada.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan sanksi berat bagi pelaku politik uang. Pemberi maupun penerima dapat dikenai pidana penjara dan denda yang besar.

“Sanksi pidana untuk pemberi politik uang meliputi penjara selama 36 hingga 72 bulan, serta denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Sedangkan penerima juga tidak luput dari ancaman hukum, sesuai Pasal 515 dan Pasal 523 Ayat (3) UU Pemilu,” jelas Ishak, Selasa, 26 November 2024.

Menurutnya, praktik politik uang merusak sendi sendi demokrasi dimana mengubah pemilihan yang seharusnya berdasarkan integritas dan kompetensi beralih menjadi transaksi ekonomi.

Ragam cara praktik yang dapat mengarah pada politik uang. Bisa dalam bentuk pemberian uang ataupun sembako kepada masyarat. Dimana bertujuan untuk menarik simpati agar masyarakat memberikan suarannya pada pasangan tertentu.

“Politik uang itu bisa menjadi racun, makanya harus dihindari,” sebutnya.

Sebab itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menggunakan hak pilih secara rasional dan menolak segala bentuk iming-iming. 

Disamping itu, ukuman bagi pelaku politik uang harus ditingkatkan dan penegakan hukumnya harus lebih tegas. 

“Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan pemilu, misalnya melalui pembentukan jaringan pengawas partisipatif,” imbuhnya.||Alfianpasee 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…