Home » Daerah » Wangsa Sesalkan Pernyataan Dekan UIN Ar-Raniry Terkait Pencemaran Lingkungan di Aceh Barat, Tantang Dialog Terbuka

Wangsa Sesalkan Pernyataan Dekan UIN Ar-Raniry Terkait Pencemaran Lingkungan di Aceh Barat, Tantang Dialog Terbuka

WhatsApp-Image-2024-09-09-at-14.13.34

ACEH BARAT_ Ketua Wahana Generasi Aceh (Wangsa), Jhony Howord, sesalkan pernyataan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, oleh Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd, terkait isu pencemaran lingkungan di Aceh Barat dan potensi penutupan operasional PT Mifa Bersaudara, Sabtu, 14 September 2024.

Adapun pernyataan yang dikeluarkan oleh Prof. Kusmawati, melalui berita sosial media sehingga membuat ramai warganet berkomentar.

Jhony Howord mengatakan, Prof. Kusmawati tampaknya lebih menekankan pada dampak sosial dan ekonomi dari potensi penutupan PT Mifa Bersaudara, dibandingkan dengan urgensi penanganan isu lingkungan.

Pernyataan ini dinilai tidak proporsional dan dapat memicu kebingungan serta kekhawatiran di kalangan masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan nasib 3.000 karyawan perusahaan tersebut.

“Kita menghargai Prof. Kusnawati yang dari jauh saja tetap memperdulikan Aceh Barat, tetapi kita menyesalkan pernyataan itu karena fokus membahas ekonomi tanpa memberikan penekanan yang memadai pada isu pencemaran lingkungan,” tegas Jhony.

Menurut Jhony, mengabaikan isu pencemaran lingkungan dan fokus pada potensi dampak sosial-ekonomi tanpa adanya investigasi dan verifikasi yang menyeluruh dapat memperburuk kondisi. 

Dikatakannya Jhony, ini menandakan adanya ketidakpahaman mengenai urgensi dan dampak serius pencemaran lingkungan.

“Pernyataan itu juga tampaknya tidak mendorong adanya solusi konkret untuk masalah lingkungan yang sedang dihadapi. Sebaliknya, menimbulkan kesan yang saya amati mengarahkan perhatian pada upaya melindungi eksistensi perusahaan tanpa mengevaluasi dengan cermat apakah tindakan tersebut sejalan dengan perlindungan lingkungan,” ujar Jhony Howord.

Selain sesalkan pernyataan Prof. Kusnawati, Jhony juga menyampaikan bahwa seharusnya akademisi lebih memfokuskan pada solusi untuk andil dalam memperdulikan masyarakat, seperti mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk melakukan investigasi independen dan menyeluruh mengenai klaim pencemaran lingkungan yang dituduhkan. 

Kemudian Hasil investigasi harus diumumkan secara transparan kepada publik untuk memastikan akurasi dan keadilan.

“Jika Prof. Kusnawati benar peduli maka wangsa siap untuk mengadakan dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat di Aceh Barat, untuk mencari solusi bersama,” sebutnya.

Jhony berharap, jika memang berpotensi seperti yang ditakutkan oleh Akademisi itu terjadi, maka pemerintah harus mengembangkan rencana mitigasi yang melibatkan pendampingan dan pelatihan keterampilan baru untuk karyawan yang mungkin terdampak.

“Ini untuk memastikan mereka tidak kehilangan mata pencaharian mereka secara mendadak dan itu salah satu solusinya,”tutup Jhony.[Alfianpasee]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…