Home » Aceh » Wangsa Kencam Keras Dugaan Pemerasan Terhadap Guru Di MIN 3 Aceh Barat

Wangsa Kencam Keras Dugaan Pemerasan Terhadap Guru Di MIN 3 Aceh Barat 

IMG_20241216_184832

ACEH BARAT- Ketua Umum Wahana Generasi Aceh (Wangsa), Jhony Howord, mengecam keras dugaan pemerasan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Aceh Barat, Senin 16 Desember 2024.

Menurut Jhony Howord, Hak-hak ASN termasuk gaji maupun tunjangan itu dilindungi oleh undang-undang dan tidak dapat dipotong tanpa dasar hukum yang sah. Sehingga Pemotongan gaji harian tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau bahkan pemerasan.

“Dugaan Pungutan biaya pemindahan data guru dan modus fingerprint masuk dalam kategori pungutan liar (pungli). Memang ada potensi untuk mengamankan diri agar keluar dari jalur pungli, tetapi itu akan masuk kedalam unsur Gratifikasi, pemberi dan penerima sama-sama terjerat hukum” sebut Jhony Howord.

Jhony menyebutkan, sesuai dengan Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jelas mengatakan, Manipulasi data elektronik, termasuk data absensi, dapat dikenai sanksi pidana.

Selain itu, dia juga menyoroti tentang dugaan yang membatasi Guru untuk melanjutkan Pendidikan, menurutnya kepala sekolah seharusnya sudah paham terhadap regulasi terkait guru yang melanjutkan Pendidikan, bukan memberikan Solusi yang melawan hukum.

“UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14, Guru berhak melanjutkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan, dan Pasal 40 ayat 2, Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh. Tidak memberikan izin formal melanjutkan S2, jelas melanggar hak guru,”kata Jhony Howord.

Dugaan kasus yang terjadi mencakup berbagai pelanggaran serius terhadap regulasi dan undang-undang termasuk pemerasan, pungutan liar, manipulasi data, dan pelanggaran hak guru. 

“Wangsa meminta Kemenag Aceh Barat untuk segera merespon persoalan ini secara transparan. Sebelumnya Kemenag Aceh Barat juga pernah mendapatkan perhatian serius dari Wangsa,”tutup Jhony Howord.||Alfianpasee 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…