Home » Daerah » Walikota Subulussalam Sampaikan Surplus Berbeda Dari Hasil Rapat

Walikota Subulussalam Sampaikan Surplus Berbeda Dari Hasil Rapat

20240118_124016

SUBULUSSALAM_ Pidato penyampaian Walikota Subulussalam, Affan Alfian Bintang pada saat rapat paripurna dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan TIM TAPK dan Banggar anggota DPR Kota Subulussalam.

“Surplus yang kita sepakati sebesar Rp 29 Miliar lebih. Namun, yang di bacakan Walikota Subulussalam saat Rapat Paripurna Surplus menjadi Rp 43 Miliar lebih, walikota jelas berbohong kepada seluruh masyarakat Subulussalam,” tegas Dolly S Cibro, Kamis, 18 Januari 2024.

Diketahui, walikota bahkan tidak membagikan salinan pidato yang dibacakannya itu kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Subulussalam. Menurut Dolly, seharusnya salinan pidato walikota dibagikan kepada setiap anggota DPR. 

“Yang di baca Walikota itu harus nya dibagikan kepada anggota DPR dan kita telah meminta hal tersebut namun hingga saat ini belum juga di serahkan, kemungkinan suasana paripurna kemarin itu sempat memanas,” ujar Dolly.

Sementara itu, Hariansyah, anggota DPRK dari partai Aceh menyebutkan sejumlah permasalahan di Subulussalam berdampak pada pembangunan dan pembayaran honorium karena tidak adanya kesepakatan bersama antara Legislatif dan Eksekutif.

“Seluruh yang tertera di DPA itu harus di sepakati bersama oleh tim Banggar dan tim TAPK,” kata Hariansyah.

“Bagaimana mungkin adanya kesepakatan bersama KUA PPAS saja sudah beberapa kali berubah, tidak sesuai dengan kesepakatan pada awalnya. Walikota Subulussalam jelas membohongi masyarakat Kota Subulussalam,” pungkasnya.

DPR Subulussalam berharap agar Walikota Affan Alfian Bintang, segera menyikapi hal tersebut, agar berjalannya roda kepemerintahan dan tersentuhnya pembangunan terhadap masyarakat Kota Subulussalam. [JD]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…