Home » Aceh » Wali Kota Subulussalam DL Gunakan SPPD, Keuangan Daerah Memprihatinkan

Wali Kota Subulussalam DL Gunakan SPPD, Keuangan Daerah Memprihatinkan

InShot_20250603_192723758

SUBULUSSALAM – Setiap Wali Kota Subulussalam melakukan kegiatan Dinas Luar (DL) meninggalkan Kota Subulussalam, selalu menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Padahal, kondisi keuangan di daerah itu, kini sangat memprihatinkan, Selasa, (3/6).

“Keberangkatan Wali Kota Subulussalam berketepatan dengan adanya kegiatan yang resmi, sehingga beliau berangkat menggunakan SPPD,” ujar Kabag Umum setempat, Khairulsyah SE.

Dikelaskannya, aturan Dinas Luar (DL) dapat berjalan hingga 7 hari. Jika, DL nya ke Pulau Jawa. Terkait informasi keberangkatan Wali Kota Subulussalam ke Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Khairulsyah mengatakan tidak menggunakan SPPD.

“Pak Wali berangkat ke Tanah Suci, tidak menggunakan SPPD. Terkait Surat izinnya dari Kemendagri, langsung saja mengkonfirmasi Bagian Pemerintahan,” jelasnya.

Untuk sementara, awak media ini belum mendapat tanggapan dari Kabag Pemerintahan setempat itu. Lantaran, saat awak media ingin mengkonfirmasi, Kabag Pemerintahan tersebut, tidak berada di ruangan.

Diketahui bersama, hingga awal Juni 2025 ini, kegiatan Pemerintah Kota Subulussalam yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) murni Tahun Anggaran (TA) 2025 belum juga terealisasikan.

Mirisnya lagi, Honorarium seluruh Tenaga Kesehatan (Nakes) belum juga terbayarkan. Parahnya lagi, Gaji para Kepala Kampong dan Perangkatnya juga belum terbayar yang sudah berjalan 10 Bulan berturut-turut.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Hasbullah SKM MKM menilai Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam tidak becus mengelola anggaran.

Menurutnya, salah satu tugas utama dari pelaksanaan pemerintahan dibawah kepemimpinan Walikota Subulussalam, untuk menuntaskan realisasi APBK yang merupakan ranah dan kewenangan nya dalam mengurusi kebijakan anggaran daerah.

Namun, lanjut politisi muda partai Golkar ini. Hingga per mei 2025, pasca di sahkan secara bersama antara Pemerintah dan DPRK Subulussalam terkait Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2025 di maret lalu, tak kunjung terealisasi dengan maksimal. (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…