Home » Daerah » Wali Kota Langsa Dinilai Keliru, Polemik Kompensasi Aset Harus Diselesaikan dengan Data Bukan Sindiran

Wali Kota Langsa Dinilai Keliru, Polemik Kompensasi Aset Harus Diselesaikan dengan Data Bukan Sindiran

IMG-20250828-WA0043

BANDA ACEH – Pemerhati Sosial Politik Aceh Timur, Mahyeddin alias Tgk Aceh menilai pernyataan Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana, yang menyebut Bupati Aceh Timur berperilaku seperti debt collector dalam polemik kompensasi aset senilai Rp16 miliar merupakan langkah yang tidak etis dan justru memperkeruh suasana.

Menurutnya, sengketa kompensasi aset antara Pemkab Aceh Timur dan Pemko Langsa seharusnya diselesaikan melalui jalur administratif dan hukum, bukan dengan retorika yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial.

“Wali Kota Langsa keliru. Menyelesaikan masalah aset publik tidak bisa dengan sindiran di media. Ini bukan panggung politik, tetapi ranah administrasi negara yang diatur jelas oleh regulasi,” tegas Mahyeddin Rabu, 28 Agustus 2025.

“Kalau memang sudah ada perjanjian 2022 dan klaim pembayaran dari provinsi, buktikan dengan dokumen resmi. Jangan mengalihkan isu dengan bahasa satir yang justru menimbulkan reaksi keras dari masyarakat,” tambahnya.

Ia menilai sikap Wali Kota Langsa semakin memperburuk hubungan antardaerah, mengingat setelah pernyataan itu muncul, beberapa organisasi masyarakat di Aceh Timur mengecam keras dan menuntut klarifikasi.

Mahyeddin mendesak agar Wali Kota Langsa segera menarik pernyataan provokatifnya, membuka dokumen perjanjian dan bukti pembayaran kepada publik, serta mengajukan mediasi formal melalui Gubernur Aceh atau audit BPK.

“Rp16 miliar ini bukan angka kecil. Itu uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik. Jangan biarkan persoalan serius ini jadi bahan sindiran politik. Pemimpin yang bijak menyelesaikan masalah dengan data, bukan dengan kata-kata kasar,” pungkasnya. (RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…