Home » Aceh » Wakil Ketua Komisi D DPRK Aceh Tenggara: Jangan Ada Pungli di Sekolah saat MPLS

Wakil Ketua Komisi D DPRK Aceh Tenggara: Jangan Ada Pungli di Sekolah saat MPLS

Aceh Tenggara_Wakil Ketua Komisi D DPRK Aceh Tenggara, Tgk Marwan Husni, mengingatkan jangan ada pungutan liar (Pungli) dalam bentuk apapun pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran baru bagi murid SDN maupun SMPN dijajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten setempat.

Ia mengingatkan pengutipan yang berdalih membeli baju seragam dan lainnya dengan melibatkan komite sekolah negeri, ini hanya sebuah cara untuk melakukan praktek pungli di sekolah yang tentunya memberatkan wali murid.

“Saya ingatkan kepada jajaran Disdikbud Aceh Tenggara melalui Pj Bupati, Drs Syakir MSi agar segera mengeluarkan surat edaran larangan adanya kutipan dalam bentuk apapun yang membebani siswa. Kalau ada oknum-oknum yang melakukan pungli ini harus segera diproses melalui tim saber pungli Pemkab Aceh Tenggara dan Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Marwan Husni, Rabu, 17 Juli 2024.

Disebutkan, selama ini sekolah-sekolah negeri tingkat SD dan SMP mayoritas memiliki guru ASN dan tenaga PPPK.

Jadi, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentunya cukup besar setiap tahunnya.

Maka dari itu, ia mempertanyakan pengelolaan dana BOS kemana saja digunakan?

Karena, menurut dia setahun dana BOS itu bisa diberikan bantuan kepada murid yang tidak mampu dan guru honorer serta pendukung pendidikan lainnya.

Akan tetapi, selama ini dinilai dana BOS pengelolaan tak transparan. Seharusnya, pengelolaan dana BOS itu dipublikasikan atau dipersentasikan kemana saja digunakan.

Jadi, menurut Tgk Marwan Husni, wajar dana BOS dipertanyakan dan perlu tim saber pungli melakukan penyelidikan terhadap dana BOS. 

Karena cukup banyak sekolah yang tidak terawat seperti bangunan fisik dan mobiler yang tak diperbaiki, padahal anggaran BOS bisa untuk dana pemeliharaan ringan dalam proses pembelajaran di sekolah.

Lanjutnya, selama ini pengawasan dalam pengelolaan dana BOS juga masih sangat lemah, karena masih banyak laporan yang diterima dewan soal dana BOS yang tidak transparan dan sudah pernah diperiksa internal Disdikbud Aceh Tenggara.

Namun, hasilnya belum jelas ke publik apakah ada penyimpangan dan apakah temuan sudah dikembalikan.

Tgk Marwan Husni juga meminta agar tim saber pungli maupun APH turun untuk mengusut dana PIP di sekolah -sekolah SD maupun SMP serta tingkat SMA dan sekolah sederajat lainnya.

“Informasi ada dana PIP yang langsung ATM dikendalikan pihak sekolah langsung bukan penerima dana PIP.

Kondisi ini tentunya rawan terjadinya pungli, untuk itu usut dana BOS dan PIP tahun 2021 hingga 2024,” pinta Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh Tenggara itu.

Sementara terpisah Kadisdikbud Aceh Tenggara Julkifli SPd Mpd yang dikonfirmasi terkait hal itu belum memberikan keterangan. (Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…