Home » Daerah » Wabup Aceh Jaya : Lintas Sektor Harus Bersinergi Awasi Orang Asing

Wabup Aceh Jaya : Lintas Sektor Harus Bersinergi Awasi Orang Asing

IMG-20250724-WA0030

ACEH JAYA– Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Meulaboh menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Aceh Jaya, Kamis, 24 Juli 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Pantai Barat, Calang, dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D, S.E.

Dalam sambutannya, Muslem menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Aceh Jaya. Ia menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab Imigrasi, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat.

“Keberadaan orang asing di daerah harus dipantau dengan baik. Bukan hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan, ketertiban, dan potensi gangguan terhadap masyarakat,” kata Muslem.

Dia menambahkan, kehadiran warga negara asing di suatu daerah harus disertai dengan data yang valid serta aktivitas yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi sangat diperlukan agar pengawasan dapat dilakukan secara terpadu dan efektif.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Timpora menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerja sama dan memperbarui data serta informasi terkait keberadaan warga negara asing di daerah.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, perwakilan TNI/Polri, instansi vertikal, serta sejumlah perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Aceh Jaya.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong terbentuknya sistem pelaporan yang terintegrasi antar instansi.(SN)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…