JAKARTA – Absennya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 menjadi penanda serius merosotnya daya tawar politik Aceh di tingkat nasional. Padahal, UUPA yang lahir dari MoU Helsinki 2005 dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah fondasi hukum utama kekhususan Aceh.
Politikus PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, menyebut keputusan itu sebagai alarm keras. Menurutnya, aspirasi Aceh tidak lagi ditempatkan sebagai prioritas baik oleh pemerintah maupun DPR RI. “Kekhususan Aceh berpotensi dipinggirkan jika kita tidak memiliki kekuatan politik yang terdistribusi dengan baik di Senayan,” ujarnya, Rabu, 10 September 2025.
Fakta di parlemen memperlihatkan lemahnya posisi Aceh. Tak ada satu pun anggota DPR RI asal Aceh yang duduk di Komisi II, yaitu komisi strategis yang menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri dalam urusan pemerintahan, otonomi daerah, hingga kebijakan pelaksanaan UUPA. Sebaliknya, sejumlah legislator Aceh justru menumpuk di Komisi XIII, yang relevansinya minim dengan isu otonomi. Kondisi ini menutup ruang advokasi langsung isu-isu vital Aceh.
Ketiadaan distribusi politik yang cermat membuat agenda penting seperti revisi UUPA kehilangan pengawalan. Padahal, di antara komisi vital lainnya, Komisi IV yang mengurusi pertanian dan pangan, serta Komisi V yang berkaitan dengan infrastruktur, dimana kepentingan pembangunan Aceh sangat bergantung pada akses legislasi dan alokasi program.
Masady menekankan pentingnya peran Gubernur Aceh dalam melakukan diplomasi politik dengan pimpinan partai nasional agar wakil rakyat asal Aceh ditempatkan pada komisi yang strategis. Ia juga menilai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan forum bersama anggota DPR dan DPD asal Aceh (Forbes Aceh) harus diperkuat sebagai mesin lobi kolektif. “Tanpa kerja kolektif antara Gubernur, DPRA, dan Forbes Aceh, maka kita hanya akan berada dalam posisi defensif,” katanya.
Dalam situasi ini, Masady mengingatkan pepatah Aceh: “bek lagee ikat jalo bak jalo (jangan seperti mengikat sampan ke sampan). Sebuah sindiran agar elit Aceh tak terjebak pada gerakan parsial yang saling mengunci tanpa arah, dan pada akhirnya gagal menyeberangkan kepentingan rakyat ke pusat pengambilan keputusan.
Momentum absennya revisi UUPA dari Prolegnas seharusnya menjadi titik balik kesadaran politik Aceh. Elit eksekutif, legislatif, maupun perwakilan di Senayan mesti mengakhiri fragmentasi dan mulai menyusun strategi ofensif yang selaras. MoU Helsinki, yang menjadi dasar damai dan kekhususan, bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan janji politik yang harus terus diperjuangkan.
“Jangan biarkan janji itu berubah menjadi ilusi hanya karena kita absen di ruang pengambilan keputusan nasional,” tegas Masady.(DNQ)








