Home » Aceh » Tunjangan Gaji Anak Pegawai Tak Terinput, Staff BPKD Agara Dinilai Cereboh

Tunjangan Gaji Anak Pegawai Tak Terinput, Staff BPKD Agara Dinilai Cereboh

IMG-20240622-WA0007

ACEH TENGGARA_ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (PERKARA) menuding kinerja staff Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara ceroboh dalam menginput daftar gaji pegawai. 

Hal tersebut mencuat usai diketahui tunjangan gaji di bulan April yang diperuntukan bagi anak milik dua pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten setempat hilang. 

“Akibat kecerobohan kerja stafnya tersebut, dapat merugikan ASN (Aparatur Sipil Negara). Kita menilai kerja staf yang menginput daftar gaji tersebut tidak profesional atau dapat dikatakan ceroboh. Sebelumnya menurut dua pegawai Disdukcapil itu dari dulu tidak pernah terjadi seperti sekarang ini, dan tidak menutup kemungkinan hal seperti ini ada terjadi di dinas lain hanya saja tidak mencuat kepermukaan, ” Ujar Izharuddin, Ketua DPC LSM PERKARA Aceh Tenggara, Sabtu, 22 Juni 2024.

Lebih lanjut Izharuddin mengungkapkan, dari hasil penelusuran pihaknya, salah satu pegawai Disdukcapil yang merasa dirugikan tersebut diketahui jika tunjungan anaknya senilai Rp 200 ribu hilang pasca dirinya mengusulkan gaji berkala. 

“Dia mengusulkan kenaikan gaji berkala, akan tetapi salah satu anaknya yang masih sekolah hilang tunjangan. Memang nilainya hanya Rp 200 ribu, setelah dikomplen pada staf BPKD di bulan Mei, tunjangan anak tersebut muncul kembali, akan tetapi kerugian tidak dikembalikan. Demikian juga halnya dengan ASN yang satu lagi, itu tunjangan istri dan satu orang anaknya hilang, nilai kerugian Rp 500 ribu,” Jelas Izharuddin. 

Sementara itu kata Izharuddin, pihaknya juga mengkonfirmasi hal tersebut ke Kepala BPKD, Syukur Selamat Karo Karo. Melalui pesan singkat, Kepala BPKD menyebutkan jika ada kekurangan dalam pembayaran gaji, ASN yang bersangkutan diminta untuk membuat surat kepada Sekda agar dilakukan pembayaran kembali.

“Apa yang disampaikan Kaban tersebut, dalam pengembalian tunjangan gaji anak dan istri, sah sah saja. Akan tetapi akibat kecerobohan kerja stafnya tersebut, dapat merugikan ASN dan diarahkan untuk menyurati Sekda itu menambah kerjaan,” Ujarnya. 

Izharuddin berharap hal serupa tidak terulang lagi di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Pihaknya memaklumi jumlah ASN di Aceh Tenggara cukup banyak, sehingga membutuhkan sistem kerja yang ekstra hati-hati dan  profesional.(Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…