Home » Daerah » Tuak di Tanah Syariat, Amarah Anggota DPRK Gerindra Subulussalam untuk PT Laot Bangko

Tuak di Tanah Syariat, Amarah Anggota DPRK Gerindra Subulussalam untuk PT Laot Bangko

IMG-20251101-WA0027

Subulussalam – Ketika aroma tuak menyeruak dari sebuah kantor perusahaan di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Subulussalam, Jumat sore 31 Oktober 2025, banyak yang terperanjat. Bukan hanya karena minuman keras itu tabu di Aceh, tapi karena peristiwa itu terjadi di jantung wilayah yang menegakkan Syariat Islam. Video para karyawan PT Laot Bangko yang bersorak dan berkaraoke sambil menenggak tuak pun menyebar cepat di media sosial, memantik gelombang kemarahan publik.

“Ini penghinaan terhadap Syariat Islam. Apalagi mereka mempostingnya di Facebook. Seolah-olah menantang Pemerintah Kota yang sedang serius menegakkan nilai-nilai Islam,” kata Antoni, anggota DPRK Subulussalam dari Partai Gerindra, dengan nada tegas, Sabtu, 1 November 2025.

Di Kota Subulussalam, Syariat bukan sekadar simbol. Sejak Qanun Jinayat diberlakukan, pemerintah bersama Satpol PP dan Wilayatul Hisbah rutin melakukan patroli, pengawasan, dan sosialisasi hukum Islam.

Karena itu, bagi banyak warga, aksi minum tuak di lingkungan kerja bukan sekadar pelanggaran moral, tapi juga bentuk pelecehan terhadap sistem nilai yang menjadi jati diri Aceh.

Warganet bereaksi keras. Video itu dibanjiri komentar pedas dan seruan agar aparat segera turun tangan. Banyak yang menyebut peristiwa itu mempermalukan Subulussalam di mata publik dan menodai kerja keras pemerintah dalam menjaga marwah daerah.

Antoni mendesak aparat Satpol PP-WH bertindak cepat dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. “Kami minta proses hukum dijalankan sesuai Qanun Jinayat. Ini bukan hanya soal individu, tapi soal harga diri daerah,” ujarnya.

Politikus Gerindra itu juga menyoroti tanggung jawab manajemen PT Laot Bangko. Ia menilai perusahaan seharusnya memahami posisi Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan Syariat Islam secara formal. “Manajemen tidak bisa lepas tangan. Mereka harus memberi contoh, bukan justru membiarkan pelanggaran terjadi di lingkungan kerja,” tegasnya.

Di tengah meningkatnya tekanan publik, aparat Satpol PP-WH dikabarkan mulai menelusuri identitas para karyawan yang terlibat. Pemerintah Kota Subulussalam juga diminta memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Bagi sebagian warga, peristiwa ini bukan sekadar persoalan minuman keras. Ia adalah cermin dari retaknya kepatuhan moral di tanah yang menjunjung Syariat. Sebuah pengingat, bahwa penghormatan terhadap nilai bukan hanya tugas pemerintah atau aparat, tapi juga tanggung jawab setiap individu yang mengaku hidup di bawah panji Islam. “Ini bukan sekadar tentang tuak. Ini tentang rasa malu yang seharusnya masih kita miliki,” kata seorang tokoh pemuda dengan nada getir.(Red)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…