Home » Sosok » Tuah Sri Radjasa di Bumi Rencong Pusaka, Membaca Arah Politik Aceh ke Depan

Tuah Sri Radjasa di Bumi Rencong Pusaka, Membaca Arah Politik Aceh ke Depan

IMG-20240504-WA0026(1)

Di Aceh, politik sering kali bergerak dengan logika berbeda dari pusat. Ada kearifan lokal, sejarah panjang, trauma, dan aspirasi yang sulit dibaca dengan kacamata Jakarta. Namun, di tengah kompleksitas itu, nama Sri Radjasa yang akrab dengan sapaan “Babe Radjasa” muncul sebagai sosok yang mampu menembus kabut ketidakpastian itu.

Selama 18 tahun bertugas di Aceh, Radjasa tidak hanya menjadi aparat negara, tetapi juga pengamat cermat geopolitik dan sosial Aceh. Ketepatan analisisnya terbukti pada tiga momentum besar seperti Pilkada 2012, Pilkada 2017, dan Pilkada 2024. Semua prediksi yang ia sampaikan, meski sederhana dan tanpa jargon akademis, terbukti tepat. Jejak dan ketepatan inilah yang kemudian membuatnya dihormati banyak kalangan, baik politisi, birokrat, aktivis, maupun masyarakat akar rumput.

Bahkan setelah pensiun, ketajaman nalarnya tetap tak berkurang. Pada Pilkada 2024 lalu, Radjasa yang sudah menepi dari hiruk-pikuk operasional, muncul lewat sebuah video. Ia meminta rakyat Aceh memberi mandat kepada pasangan Mualem–Dekfadh untuk Gubernur dan Mirwan–Baital Mukadis untuk Bupati Aceh Selatan. Fakta politik kembali sejalan: keduanya menang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Sri Radjasa bukan sekadar “penebak”. Analisisnya bertumpu pada pengalaman panjang, pemahaman mendalam terhadap kultur politik Aceh, serta jejaring informasi yang ia rawat selama puluhan tahun. Di tanah pusaka Bumi Rencong, ia ibarat “kompas” yang membaca arah angin politik dengan presisi.

Pertanyaannya, apa yang bisa dipelajari dari pandangan Sri Radjasa sebelumnya untuk arah politik Aceh ke depan?

Pertama, politik Aceh tidak bisa dilepaskan dari figur. Dukungan struktural dan modal besar sering kali tidak cukup jika figur yang maju tidak menyatu dengan denyut psikologis masyarakat. Radjasa membaca ini dengan jernih, sehingga setiap analisanya selalu menekankan figur yang paling diterima, bukan sekadar paling kuat.

Kedua, basis perlawanan dan rekonsiliasi masih berperan penting. Dalam setiap kontestasi politik, latar belakang sejarah konflik, pengalaman di lapangan, serta simbol-simbol perjuangan tetap menjadi faktor yang memengaruhi suara rakyat. Radjasa, yang lama bertugas dalam masa transisi pascakonflik, sangat memahami hal ini.

Ketiga, politik Aceh masih sangat lokal tetapi resonansinya nasional.  Hal ini menunjukkan bahwa politik Aceh harus dihitung dalam percaturan nasional. Radjasa membaca ini jauh sebelum orang lain menyadarinya.

Kini, meski telah pensiun dari tugas formal, Sri Radjasa hadir sebagai pemerhati intelijen yang tetap konsisten memberi pandangan kritis tentang bangsa, negara, keadilan dan persoalan sosial kerakyatan. Baginya, analisis adalah bentuk kecintaan terhadap tanah air. Bahkan, ia pernah menuliskan pengalamannya dalam sebuah buku berjudul Intel Juga Manusia. Buku itu menjadi catatan reflektif perjalanan panjangnya di Aceh, dan secara istimewa disambut langsung oleh Mualem, sang panglima yang juga bagian penting dari sejarah Aceh.

Maka, ke depan, Pilkada 2029 dan dinamika politik Aceh akan kembali menjadi ruang uji, apakah ada figur baru yang mampu menyatukan hati rakyat, ataukah simbol lama tetap dominan? Di sini, nama Sri Radjasa, meski menepi dari panggung formal, tetap hidup sebagai “referensi analisis”. Banyak pihak masih menunggu siapa lagi yang akan ia sebut dalam lima tahun mendatang. Apalagi, Aceh bukan sekadar arena politik transaksional, melainkan medan pergulatan sejarah, identitas, dan legitimasi sosial. Dan hanya mereka yang benar-benar memahami denyut nadi masyarakat yang akan memenangkan mandat.

Bumi Rencong mencatatnya dengan tinta khusus bahwa seorang Sri Radjasa tidak hanya pernah bertugas di Aceh, tetapi meninggalkan jejak analisis politik yang ampuh, presisi, dan membekas dalam sejarah kontemporer Aceh.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…