Home » Aceh » TTI Sesalkan Aksi Pemblokiran Akun SPSE Dinas Pendidikan Aceh

TTI Sesalkan Aksi Pemblokiran Akun SPSE Dinas Pendidikan Aceh

IMG-20240513-WA0023

BANDA ACEH_ Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyesalkan aksi pemblokiran Akun SPSE pada Dinas Pendidikan Aceh, kejadian tersebut berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan pada Dinas tersebut.

“Tahun Anggaran 2024 kegiatan pengadaan barang umumnya dilakukan secara ekatalog yang jumlahnya lumayan besar mencapai ratusan milyar, Pembelian barang secara Epurchasing mengunakan Aplikasi SPSE sebagai alat bantu utama melakukan transaksi elektronik, jika Aplikasi SPSE bermasalah maka dapat dipastikan pengadaan barang tidak bisa dilakukan,” ungkap koordinator TTI Nasruddin Bahar, Senin 13 Mei 2023.

Seharusnya, kata Ceknas, kegiatan pada Dinas Pendidikan Aceh sudah bisa dilakukan dengan segera mengingat tahun anggaran sudah memasuki akhir triwulan ke dua tahun anggaran 2024 daya serap anggaran masih sangat minim.

TTI mempertanyakan alasan pemblokiran Aplikasi SPSE tersebut. :Jika alasannya gangguan Server LPSE Aceh tidak masuk akal karena gagnguan server yang terjadi selama 2 pekan terakhir sudah tertangani dan berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Kata Ceknas, jika ada unsur kesengajakan atas perintah atasan, patut diduga Pj Gubernur Aceh mengetahui pemblokiran akun SPSE Dinas Pendidikan Aceh.

“Kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini perlu memberikan klarifikasi penyebab terkuncinya akun SPSE Dinas Pendidikan Aceh. Kemudian, Kepada pihak Inspektorat dalam hal ini APIP selaku pengawas internal pemerintah dapat melakukan audit digital forensik untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan Akun SPSE Dinas Pendidikan Aceh,”tambahnya.

Jika melihat kegiatan pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Aceh mencapai ratusan milyar yang pelaksanaanya dilakukan dengan metode E-purchasing atau E- katalog membuat pihak pihak tertentu tertarik untuk mendapatkan kue besar tersebut yang tentunya mencapai puluhan milyar. Pihak -pihak tertentu berusaha mempengaruhi berbagai pihak termasuk Pj Gunernur Aceh yang mempunyai otoritas tertinggi dalam pemerintahan.

“Sudahlah, sudah waktunya masing-masing Dinas atau SKPA diberikan otonomi untuk menjalankan kegiatan dan program kerja tanpa adanya intervensi dari pihak luar sehingga kegiatan pada SKPA tidak menjadi alat politik bagi kelompok tertentu. Masyarakat sudah cerdas dalam membaca gerak gerik dari keputusan atau kebijakan Pj. Gubernur Aceh sehingga menimbulkan kesan Pj Gubernur Aceh arogan dan ingin balas dendam,” pungkasnya.

Tags

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…