Home » Uncategorized » TTI: Mayoritas OTT Kepala Daerah Berawal Dari Dugaan Suap Pengadaan Barang dan Jasa

TTI: Mayoritas OTT Kepala Daerah Berawal Dari Dugaan Suap Pengadaan Barang dan Jasa

IMG-20260720-WA0019

BANDA ACEH– Transparansi Tender Indonesia (TTI) menilai rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah dalam beberapa tahun terakhir menjadi peringatan keras bahwa sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi salah satu area dengan risiko korupsi yang tinggi.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan bahwa berdasarkan berbagai perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak OTT kepala daerah berkaitan dengan dugaan suap atau gratifikasi yang berhubungan dengan proyek pemerintah, baik pada tahap perencanaan anggaran, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, maupun pencairan pembayaran.

“Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa masih menjadi titik rawan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan saat tender berlangsung, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan anggaran hingga serah terima pekerjaan,” ujar Nasruddin Bahar.

Menurut TTI, digitalisasi melalui LPSE maupun e-Katalog merupakan langkah penting, tetapi belum cukup untuk mencegah korupsi apabila masih terjadi intervensi terhadap proses pengadaan, pengaturan pemenang, spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu, ataupun praktik suap dalam pengambilan keputusan.

TTI mendorong pemerintah memperkuat sistem pencegahan melalui deteksi dini (red flag), keterbukaan data pengadaan, pengawasan APIP yang lebih efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan APBN dan APBD.

TTI juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menjadikan proyek pemerintah sebagai sumber rente politik maupun kepentingan pribadi. Setiap anggaran yang dikorupsi pada akhirnya mengurangi kualitas pelayanan publik dan menghambat pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat.

“OTT bukan sekadar penindakan terhadap pelaku, tetapi menjadi cermin bahwa sistem pengawasan masih perlu diperkuat. Pencegahan harus menjadi prioritas agar uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tutup Nasruddin Bahar.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…