Home » Aceh » TTI Desak Sekda Aceh Selaku Ketua TAPA Mereview Program BRA Pada APBA P 2024

TTI Desak Sekda Aceh Selaku Ketua TAPA Mereview Program BRA Pada APBA P 2024

IMG-20240515-WA0020

BANDA ACEH_ Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta Sekda Aceh selaku ketua tim anggaran pemerintah Aceh meninjau kembali kegiatan atau progam bantuan di Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Hal tersebut disampaikan Nasruddin Bahar Koordinator TTI, dalam pers rilisnya, Rabu, 22 Mei 2024 kepada Presentatif. 

Pasalnya kata Nasruddin, banyak kegiatan di BRA program kerja dari Dinas Tekhnis yang tidak sesuai tupoksi. Misalnya, kata Nasruddin, bantuan bibit ikan lebih tepat dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, program bantuan untuk usaha kecil lebih tepat dikerjakan oleh Dinas Koperasi UMKM Aceh, program bantuan bibit ternak lebih tepat dikerjakan oleh Dinas Peternakan, program bantuan bibit pertanian dan Perkebunan lebih tepat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

“Kasus pengadaan bibit ikan dan pakan runcah untuk 9 kelompok di Aceh Timur senilai 15 Milyar yang sedang disidik oleh Aspidsus Kejati Aceh menjadi pelajaran berharga agar kasus yang sama tidak terulang kembali, ” Ujarnya. 

Nasruddin mencontohkan, tahun ini ada pengadaan bibit ikan kakap di 3 kabupaten yaitu Pidie Jaya, Aceh Utara dan Bireun nilainya juga fantastis mencapai 50 Milyar lebih. Dikhawatirkan akan terjadi kasus yang sama karena tidak mungkin ada bibit ikan kakap yang jumlahnya mencapai puluhan milyar bisa dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran.

“Mana mungkin ada penangkar bibit yang rela menginvestasikan uang nya dalam jumlah besar untuk pembibitan ikan sebanyak itu mustahil sekali, ” Ucap Nasruddin. 

Menurut dia, jika Sekda Aceh bersikukuh program di BRA tetap dilanjutkan hal ini bisa menjadi pertanyaan besar, ada apa dibalik pemaksaan tersebut?.

Pihak inspektorat selaku pengawas internal pemerintah kata Nasruddin, wajib turun tangan melakukan audit sebelum program ini dilaksanakan. Pastikan kelompok penerima bantuan apakah sudah terdaftar secara resmi di Dinas terkait di kabupaten kota masing masing, Apakah ada rekomendasi Kepala Desa minimal untuk kelompok penerima?. 

Nasruddin menambahkan, mengapa banyak elemen sipil bersuara lantang dalam kasus ini karena program bantuan ini adalah program mulia, jangan diselewengkan apalagi dibuat fiktif, masih banyak kelompok masyarakat korban konflik tidak menerima apa-apa.

“Padahal sejak 2017 banyak dana yang dianggarkan seperti dana untuk mantan kombatan sebesar 650 Milyar sampai hari ini kasus nya tidak pernah selesai dan bahkan hilang tanpa bekas, “pungkas Nasruddin. [Ril]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…