Home » Daerah » Tokoh Muda Aceh Jaya Minta Bupati Safwandi Kembalikan Dinas Pertanahan Aceh Jaya

Tokoh Muda Aceh Jaya Minta Bupati Safwandi Kembalikan Dinas Pertanahan Aceh Jaya

IMG-20250705-WA0041

ACEH JAYA– Tokoh Muda Aceh Jaya, Nasri Saputra meminta Bupati Aceh Jaya Safwandi untuk mengembalikan Dinas Pertanahan (DPN) Kabupaten Aceh Jaya yang telah dileburkan saat Aceh Jaya dipimpin oleh Pj Bupati Dr Nurdin.

“Saat Dr Nurdin pimpin Aceh Jaya, dinas tersebut digabungkan ke Dinas Perhubungan yang sama sekali tidak ada relasi dan relevansinya. Saya rasa Dr Nurdin tidak memahami kontek dasar jika Dinas Pertanahan merupakan amanat dari UUPA”, ungkap pria akrap disapa Poen Check, Sabtu (5/07/2025).

Nasri meminta Bupati Safwandi, untuk membatalkan kebijakan Dr Nurdin itu. Pasalnya, kata Nasri, Dinas Pertanahan merupakan bagian dari poin penting dalam perjanjian perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia, dan Amanat dari UUPA, itu mestinya dihargai serta dijunjung tinggi oleh semua pihak.

“Bukan sebaliknya, malah terkesan melemahkan kedudukan dan posisi. Apalagi menghapus atau menghilangkan. Saya pikir ini bisa dikatakan bentuk upaya pengkhianatan dan pengangkangan terhadap apa diamanahkan dalam konstitusi kita,” ujarnya.

Menurut Nasri, Pj Bupati merupakan perpanjangtanganan pusat tidak boleh serta merta dan semaunya mengotak-ngatik nomenklatur SKPK.

“Semestinya harus dipahami, jika Aceh itu memiliki kewenangan keistimewaan, dan keputusan kebijakan yang meleburkan dinas pertanahan kami nilai sangat keliru, cacat hukum serta cacat prosedural. Maka oleh karena itu kita meminta saudara Safwandi sebagai bupati definitif untuk memperjuangkan kembalinya Dinas Pertahanan Kabupaten Aceh Jaya iti”, katanya.

Selain itu, lanjut Nasri, Dinas Pertahanan merupakan amanat undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh beserta turunannya (Qanun).

Kemudian, Nasri menjelaskan, bahwa Dinas Pertanahan itu juga ada di tingkat provinsi, dan dasar hukum Dinas Pertanahan Aceh itu sangat jelas, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah bersifat Nasional Di Aceh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

Lalu, kata Nasri, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan Aceh.

“Intinya, kita minta DPN dikembalikan dan berdiri sendiri sebagai dinas,” tegasnya.(SN)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…