ACEH JAYA– Tokoh Muda Aceh Jaya, Nasri Saputra meminta Bupati Aceh Jaya Safwandi untuk mengembalikan Dinas Pertanahan (DPN) Kabupaten Aceh Jaya yang telah dileburkan saat Aceh Jaya dipimpin oleh Pj Bupati Dr Nurdin.
“Saat Dr Nurdin pimpin Aceh Jaya, dinas tersebut digabungkan ke Dinas Perhubungan yang sama sekali tidak ada relasi dan relevansinya. Saya rasa Dr Nurdin tidak memahami kontek dasar jika Dinas Pertanahan merupakan amanat dari UUPA”, ungkap pria akrap disapa Poen Check, Sabtu (5/07/2025).
Nasri meminta Bupati Safwandi, untuk membatalkan kebijakan Dr Nurdin itu. Pasalnya, kata Nasri, Dinas Pertanahan merupakan bagian dari poin penting dalam perjanjian perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia, dan Amanat dari UUPA, itu mestinya dihargai serta dijunjung tinggi oleh semua pihak.
“Bukan sebaliknya, malah terkesan melemahkan kedudukan dan posisi. Apalagi menghapus atau menghilangkan. Saya pikir ini bisa dikatakan bentuk upaya pengkhianatan dan pengangkangan terhadap apa diamanahkan dalam konstitusi kita,” ujarnya.
Menurut Nasri, Pj Bupati merupakan perpanjangtanganan pusat tidak boleh serta merta dan semaunya mengotak-ngatik nomenklatur SKPK.
“Semestinya harus dipahami, jika Aceh itu memiliki kewenangan keistimewaan, dan keputusan kebijakan yang meleburkan dinas pertanahan kami nilai sangat keliru, cacat hukum serta cacat prosedural. Maka oleh karena itu kita meminta saudara Safwandi sebagai bupati definitif untuk memperjuangkan kembalinya Dinas Pertahanan Kabupaten Aceh Jaya iti”, katanya.
Selain itu, lanjut Nasri, Dinas Pertahanan merupakan amanat undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh beserta turunannya (Qanun).
Kemudian, Nasri menjelaskan, bahwa Dinas Pertanahan itu juga ada di tingkat provinsi, dan dasar hukum Dinas Pertanahan Aceh itu sangat jelas, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah bersifat Nasional Di Aceh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
Lalu, kata Nasri, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan Aceh.
“Intinya, kita minta DPN dikembalikan dan berdiri sendiri sebagai dinas,” tegasnya.(SN)








