Home » Opini » TNI, Reformasi, dan Pertarungan Politik Elite

TNI, Reformasi, dan Pertarungan Politik Elite

IMG-20250918-WA0004

REFORMASI 1998 melucuti dwi fungsi ABRI, menghapus kursi militer di parlemen, dan membatasi peran TNI pada urusan pertahanan. Dua dekade kemudian, reformasi justru melahirkan paradoks. Militer dilemahkan di atas kertas, tetapi elite sipil tetap memanfaatkan TNI untuk kepentingan politik sesaat. Demokrasi yang dijanjikan hadir, tetapi tidak dengan kualitas institusinya.

Di masa Presiden Jokowi, tarik-menarik sipil-militer terlihat jelas. Jokowi yang datang dari latar sipil tanpa basis partai kuat, banyak bersandar pada TNI dan Polri. Penempatan perwira aktif maupun purnawirawan di jabatan sipil melonjak. Dari kepala daerah hingga komisaris BUMN, eks perwira menjadi bagian penting jaringan politik kekuasaan. Fenomena ini membuat slogan “TNI kembali ke barak” terasa hampa. TNI memang tidak lagi menguasai parlemen, tetapi tetap menjadi instrumen politik, hanya dalam bentuk yang lebih halus.

Kini, di era Prabowo, dilema itu semakin kompleks. Presiden yang berlatar militer tentu punya insting berbeda. Ia mewarisi reformasi yang mengekang militer, tetapi sekaligus tahu bahwa negara tidak mungkin bertahan hanya dengan logika sipil murni. Tantangannya, bagaimana menguatkan TNI tanpa mengulang pola Orde Baru, dimana militer menjadi alat kekuasaan, bukan alat negara.

Masalahnya, belanja pertahanan Indonesia sangat kecil. Data SIPRI menunjukkan, tahun 2024 angkanya hanya sekitar 0,8 persen dari PDB. Bandingkan dengan Singapura yang mencapai 3,1 persen, atau Vietnam 2,3 persen. Akibatnya, TNI menghadapi paradoks ganda, dikekang secara politik, dilemahkan secara anggaran. Tidak heran jika peran TNI dalam banyak kasus lebih sebagai simbol upacara ketimbang mesin pertahanan yang tangguh.

Sementara itu, isu HAM terus menghantui. Barat gemar mengungkit kasus pelanggaran masa lalu, tetapi abai pada hak kolektif bangsa Indonesia untuk berdaulat. Konsep right of a nation dan right of a state dalam UUD 1945 jarang disentuh, karena tidak sesuai dengan kepentingan geopolitik mereka. Kritik HAM pun lebih tampak sebagai senjata politik global ketimbang instrumen moral universal.

Naif bila kita terus membayangkan TNI sepenuhnya steril dari politik. Clausewitz sudah lama menegaskan bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Militer justru harus memahami politik untuk mengantisipasi ancaman. Pemisahan kaku hanya membuat TNI kehilangan insting strategis, padahal ancaman modern adalah perang hibrida yaitu menggabungkan politik, ekonomi, informasi, dan teknologi. Tanpa kemampuan membaca politik, TNI akan tertinggal.

Prabowo punya kesempatan historis. Ia bisa memperkuat TNI dengan cara yang tidak menyalin Orde Baru. Salah satu jalannya adalah memperkuat Koramil sebagai etalase TNI di masyarakat. Bukan sekadar pos seremonial, tetapi pusat pelayanan kesehatan, logistik, olahraga, bahkan pendidikan kewarganegaraan. Komandan Koramil pun harus dipilih bukan hanya karena senioritas, melainkan kapasitas akademik dan kemampuan komunikasi. Dengan begitu, TNI tetap relevan tanpa harus menjadi pemain politik praktis.

Menjelang HUT TNI ke-79, bangsa ini harus jujur. Demokrasi tanpa militer yang kuat hanyalah panggung rapuh. Reformasi seharusnya bukan amputasi sejarah, melainkan reposisi yang sehat dengan militer profesional, rakyat terlindungi, dan sipil tetap memegang kendali politik. Jika tidak, TNI hanya akan terus dijadikan alat, bukan penjaga kedaulatan. Dan demokrasi kita, seperti kata Guillermo O’Donnell, akan terjebak dalam “demokrasi delegatif”, yaitu sekadar ritual elektoral tanpa fondasi pertahanan yang kokoh.

 

Penulis : Sri Radjasa MBA (Pengamat Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…