Home » Daerah » Tingkatkan Akses Layanan, Ombudsman Gandeng BKKBN Hadir di Abdya

Tingkatkan Akses Layanan, Ombudsman Gandeng BKKBN Hadir di Abdya 

IMG-20240518-WA0002

ACEH BARAT DAYA_ Ombudsman Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka Peningkatan Akses Layanan Ombudsman di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

“Periode 2020-2023, Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima 1184 laporan dari masyarakat. Khusus dari Abdya, hanya ada 14 laporan, jadi masuk kategori sangat rendah.”

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dian Rubianty menjelaskan, Abdya dipilih menjadi lokasi kegiatan karena rendahnya jumlah akses masyarakat Abdya terhadap layanan Ombudsman. 

Selain itu, Dian juga menyampaikan bahwa ada sejumlah indikator pelayanan kesehatan keluarga yang perlu atensi bersama, yang akan berpengaruh pada upaya percepatan penurunan stunting di Abdya.

“BKKBN adalah _leading sector_ bersama pemerintah di daerah untuk percepatan penurunan angka stunting.”

Menurut Dian, sinergitas diperlukan agar setiap kegiatan berdampak luas dan memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat penerima layanan.

Dian menjelaskan bahwa Kegiatan Peningkatan Akses Layanan Ombudsman berlangsung selama dua hari, Rabu dan Kamis, tanggal 15 dan 16 Mei 2024 di Abdya. 

Rangkaian kegiatan diawali dengan diskusi bersama keluarga dan tim pendamping keluarga (TPK), dengan tema Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Keluarga untuk Cegah Stunting, Menuju Indonesia Emas 2045 di Kabupaten Abdya. 

Diskusi berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Abdya (Rabu, 15 Mei 2024), dibuka oleh PJ Bupati Kabupaten Abdya Darmawan. Turut hadir dalam kegiatan diskusi Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Kabupaten Abdya.

Selain narasumber dari Ombudsman, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Ihya juga menyampaikan paparan dalam kegiatan diskusi ini.

Ihya mengapresiasi upaya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Abdya atas capaian penurunan angka stunting di kabupaten ini.

“Angka prevalensi stunting Abdya turun 7,3 persen. Ini adalah kerja keras semua pihak,” demikian disampaikqn Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh.

Tahun 2022, prevalensi stunting di Abdya berdasarkan Hasil Survey Status Gizi Indoensia (SGGI) adalah 35,2 persen. Hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka ini turun menjadi 27,9 persen.

Penurunan 7.3 persen ini menempatkan Abdya dalam 10 besar kabupaten/kota di Aceh yang berhasil menurunkan angka stunting.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Puskesmas di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya. Puskesmas ini dipilih menjadi lokasi kegiatan karena Kecamatan Babahrot merupakan salah satu kecamatan di Abdya yang cukup tinggi angka stuntingnya.

Selain kunjungan ke Puskesmas Babahrot, rombongan juga melakukan kunjungan ke Gampong Alue Jeureujak. Dalam pertemuan dengan Keuchik, Perangkat Gampong dan masyarakat, Ombudsman, Pemkab Abdya dan BKKBN menerima laporan berbagai kondisi di gampong, yang perlu atensi segera.

“BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di Abdya masih perlu perhatian serius. Kami apresiasi PJ Bupati yang sudah menyerahkan sertifikat Open Defecation Free (ODF) kepada 19 gampong.”

Dalam pertemuan dengan masyarakat Gampong Alue Jeureujak, Dian menyampaikan keprihatinannya terkait masalah pengadaan jamban keluarga di banyak gampong Kabupaten Abdya.

“Dari 152 gampong di Abdya, banyak yang belum ODF. Semoga permohonan pengadaan 190 jamban keluarga dari Gampong Alue Jeureujak dapat ditindak-lanjuti.”

Kegiatan Akses ditutup dengan pertemuan bersama masyarakat sipil yang bergerak pada isu-isu keluarga, diantaranya perwakilan Balai Syura Inong Aceh Abdya dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). 

“Kami berharap, pertemuan dengan masyarakat ini akan berlanjut dengan kerja-kerja pengawasan, melalui kegiatan-kegiatan bersama masyarakat Abdya peduli pelayanan publik,” tutup Dian sebelum rombongan kembali ke Banda Aceh.[]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…