Home » Uncategorized » Tiga Polisi Gugur saat Operasi Narkoba, Komisi III DPR Desak Pengusutan hingga Jaringan Mafia

Tiga Polisi Gugur saat Operasi Narkoba, Komisi III DPR Desak Pengusutan hingga Jaringan Mafia

2026-07-07-23-56-00-Anggota_Komisi_III_DPR_RI_Soedeson_Tandra__Foto___Dok_Andri20260707201118

JAKARTA — Kematian tiga anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan dalam operasi penindakan narkotika di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, memicu desakan agar penanganan perkara tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, meminta Kepolisian RI mengusut kasus tersebut hingga ke jaringan mafia narkotika yang diduga terkait.

Insiden itu terjadi pada Kamis, 2 Juli 2026, ketika tim Satresnarkoba Polres Katingan menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas peredaran narkotika di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah. Menurut keterangan Polda Kalimantan Tengah, operasi telah dirancang sesuai prosedur. Situasi kemudian berubah setelah keluarga terduga pelaku bersama sejumlah warga diduga melakukan perlawanan dan menyerang petugas. Tiga anggota kepolisian gugur dalam peristiwa tersebut.

Soedeson menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban. Menurut dia, gugurnya aparat saat menjalankan tugas memberantas narkotika merupakan kehilangan besar dalam upaya penegakan hukum.

“Kami sangat berduka cita dan turut berbela sungkawa kepada keluarganya. Duka cita yang mendalam kami sampaikan atas musibah yang dialami oleh pejuang-pejuang kita dalam rangka memberantas narkoba,” kata Soedeson kepada Parlementaria seusai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Ia menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku yang terlibat langsung dalam penyerangan. Aparat, kata dia, perlu menelusuri kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di balik peristiwa tersebut.

“Kami meminta kepada kepolisian untuk mengejar para pelakunya, menangkapnya, menghukumnya secara berat, dan membongkar semua mafia-mafia narkotika itu secara tuntas,” ujarnya.

Soedeson juga menanggapi wacana perlunya pengetatan regulasi untuk melindungi aparat dalam operasi berisiko tinggi. Menurut dia, perangkat hukum yang ada sudah memberikan kewenangan yang cukup bagi kepolisian, khususnya penyidik, dalam menjalankan tugas.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap aspek keselamatan personel dalam setiap operasi pemberantasan narkotika. Penguatan mitigasi risiko dan pengamanan di lapangan, menurut dia, perlu menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Tentu kami berpesan agar di dalam pemberantasan narkoba ini, pihak kepolisian lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan keselamatan dari aparat yang akan turun ke lapangan,” katanya.

Kasus ini menambah daftar risiko yang dihadapi aparat dalam penindakan kejahatan narkotika. Pengungkapan perkara selanjutnya akan menjadi penentu sejauh mana aparat penegak hukum mampu menelusuri aktor intelektual dan jaringan yang diduga berada di balik peristiwa tersebut.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…