JAKARTA — Kematian tiga anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan dalam operasi penindakan narkotika di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, memicu desakan agar penanganan perkara tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, meminta Kepolisian RI mengusut kasus tersebut hingga ke jaringan mafia narkotika yang diduga terkait.
Insiden itu terjadi pada Kamis, 2 Juli 2026, ketika tim Satresnarkoba Polres Katingan menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas peredaran narkotika di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah. Menurut keterangan Polda Kalimantan Tengah, operasi telah dirancang sesuai prosedur. Situasi kemudian berubah setelah keluarga terduga pelaku bersama sejumlah warga diduga melakukan perlawanan dan menyerang petugas. Tiga anggota kepolisian gugur dalam peristiwa tersebut.
Soedeson menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban. Menurut dia, gugurnya aparat saat menjalankan tugas memberantas narkotika merupakan kehilangan besar dalam upaya penegakan hukum.
“Kami sangat berduka cita dan turut berbela sungkawa kepada keluarganya. Duka cita yang mendalam kami sampaikan atas musibah yang dialami oleh pejuang-pejuang kita dalam rangka memberantas narkoba,” kata Soedeson kepada Parlementaria seusai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Ia menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku yang terlibat langsung dalam penyerangan. Aparat, kata dia, perlu menelusuri kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di balik peristiwa tersebut.
“Kami meminta kepada kepolisian untuk mengejar para pelakunya, menangkapnya, menghukumnya secara berat, dan membongkar semua mafia-mafia narkotika itu secara tuntas,” ujarnya.
Soedeson juga menanggapi wacana perlunya pengetatan regulasi untuk melindungi aparat dalam operasi berisiko tinggi. Menurut dia, perangkat hukum yang ada sudah memberikan kewenangan yang cukup bagi kepolisian, khususnya penyidik, dalam menjalankan tugas.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap aspek keselamatan personel dalam setiap operasi pemberantasan narkotika. Penguatan mitigasi risiko dan pengamanan di lapangan, menurut dia, perlu menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Tentu kami berpesan agar di dalam pemberantasan narkoba ini, pihak kepolisian lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan keselamatan dari aparat yang akan turun ke lapangan,” katanya.
Kasus ini menambah daftar risiko yang dihadapi aparat dalam penindakan kejahatan narkotika. Pengungkapan perkara selanjutnya akan menjadi penentu sejauh mana aparat penegak hukum mampu menelusuri aktor intelektual dan jaringan yang diduga berada di balik peristiwa tersebut.








