Home » Aceh » Tiga Daerah di Aceh Belum Laksanakan Penandatangan NPHD

Tiga Daerah di Aceh Belum Laksanakan Penandatangan NPHD

fa240fef_9c43_4092_8749_ac54840fc8861

BANDA ACEH_ Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyebutkan, saat ini hanya tinggal 3 daerah lagi di Aceh yang belum melakukan penandatangan NPHD dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Daerah ketiga ini adalah Pidie, Bireuen dan Aceh Utara.

“Masih ada perbedaan pendapat antara KIP dan Pemda terkait anggaran, KIP provinsi akan turun untuk menyelesaikannya,” kata Achmad Marzuki, saat mengikuti rapat secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 5 Desembet 2023.

Sementara terkait pelaksanaan NPHD dengan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), Achmad Marzuki mengatakan, pelaksanaannya belum dapat dilakukan, karena DPRA maupun DPRK belum membentuk komisioner Panwaslih untuk setiap kabupaten/kota.

“Anggaran hibah untuk Panwaslih sudah kita alokasikan, saat ini kita sedang menunggu pembentukan komisioner Panwaslih,” pungkas Achmad Marzuki.

Dalam rapat tersebut, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan penandatanganan Naskah Pembagian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU dan Bawaslu daerah untuk dana pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2024.

“Anggaran pelaksanaan Pilkada menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang,” kata Tito.

Tito menjelaskan, anggaran Pilkada 2024 harus dialokasikan sebesar 40 persen dari anggaran 2023 dan 60 persen dari anggaran 2024. Ia meminta KPUD dan Bawaslu segera mengeluarkan anggaran agar dapat ditinjau oleh Pemda dan selanjutnya disepakati bersama.

Rapat tersebut juga diikuti unsur Forkopimda Aceh dan seluruh Bupati/Walikota lainnya. Selain itu, juga diikuti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…