Home » Kesehatan » Dokter Daerah Terpencil Tidak Masuk Database BKN, DPRK Aceh Barat Minta Pemkab Buat Pengecualian

Dokter Daerah Terpencil Tidak Masuk Database BKN, DPRK Aceh Barat Minta Pemkab Buat Pengecualian

IMG_20240502_173102

ACEH BARAT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, meminta Pemerintah Kabupaten agar membuat pengecualian database, Badan Kepegawaian Negara (BKN) khusus dokter daerah terpencil, Kamis (2/5/2024).

“Ada sebagian Puskesmas, dokter kontrak mengundurkan diri karena tidak ada kejelasan terkait honor karena tidak masuk dalam database BKN,” ujar Ahmad Yani kepada Presentatif.com.

Kata Ahmad Yani, regulasi dalam Kementerian pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan) Reformasi Birokrasi (RB), masih ada celah untuk di tanggulangi dengan kontrak dari dana dearah.

Menurutnta, hal seperti itu sebenarnya jauh hari harus diantisipasi oleh pemerintah, sebab menyangkut layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Apalagi yang bertugas di Puskesmas daerah terpencil, untuk persoalan kontrak, kita minta di tanggung oleh daerah,”ungkap Ahmad Yani.

Ahmad Yani menyebutkan ada sebagian Pukesmas, dokter kontrak mengundurkan diri karena tidak ada kejelasan terkait honor sebab tidak masuk dalam database BKN. 

“Karena ini emergency seperti di Pukesmas Woyla Barat dan Pukesmas lainnya di daerah terpencil terpaksa menutup layanan rawat inap karena tidak ada dokter,”ucap Ahmad Yani.

Menurut Ahmad Yani persoalannya jika pasien emergency harus rujuk siapa yang tanda tangan, karena perawat nantinya jadi sasaran pelampiasan kemarahan keluarga pasien.

“Bagaimana nasib pasien yang rawat jalan rujukan ke poli Rumah Sakit Cut Nyak Dhien (RSUD CND) juga berimbas, apalagi sudah berlaku finger print aturan baru BPJS membuat antri yang semakin parah,” imbuhnya. || Alfian Akbar 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…