ACEH BARAT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, meminta Pemerintah Kabupaten agar membuat pengecualian database, Badan Kepegawaian Negara (BKN) khusus dokter daerah terpencil, Kamis (2/5/2024).
“Ada sebagian Puskesmas, dokter kontrak mengundurkan diri karena tidak ada kejelasan terkait honor karena tidak masuk dalam database BKN,” ujar Ahmad Yani kepada Presentatif.com.
Kata Ahmad Yani, regulasi dalam Kementerian pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan) Reformasi Birokrasi (RB), masih ada celah untuk di tanggulangi dengan kontrak dari dana dearah.
Menurutnta, hal seperti itu sebenarnya jauh hari harus diantisipasi oleh pemerintah, sebab menyangkut layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Apalagi yang bertugas di Puskesmas daerah terpencil, untuk persoalan kontrak, kita minta di tanggung oleh daerah,”ungkap Ahmad Yani.
Ahmad Yani menyebutkan ada sebagian Pukesmas, dokter kontrak mengundurkan diri karena tidak ada kejelasan terkait honor sebab tidak masuk dalam database BKN.
“Karena ini emergency seperti di Pukesmas Woyla Barat dan Pukesmas lainnya di daerah terpencil terpaksa menutup layanan rawat inap karena tidak ada dokter,”ucap Ahmad Yani.
Menurut Ahmad Yani persoalannya jika pasien emergency harus rujuk siapa yang tanda tangan, karena perawat nantinya jadi sasaran pelampiasan kemarahan keluarga pasien.
“Bagaimana nasib pasien yang rawat jalan rujukan ke poli Rumah Sakit Cut Nyak Dhien (RSUD CND) juga berimbas, apalagi sudah berlaku finger print aturan baru BPJS membuat antri yang semakin parah,” imbuhnya. || Alfian Akbar








