Home » Aceh » Tersangka Tanpa Pemberitahuan: Kisah Kepala Puskesmas Parsoburan yang Terperangah di Tengah Kabut Proses Hukum

Tersangka Tanpa Pemberitahuan: Kisah Kepala Puskesmas Parsoburan yang Terperangah di Tengah Kabut Proses Hukum

IMG-20251020-WA0025

TOBA– Ria Agustina Hutabarat masih ingat betul pagi ketika surat itu datang. Sebuah amplop cokelat bertuliskan “Penetapan Tersangka” tergeletak di mejanya di Puskesmas Parsoburan. Ia terpaku. Tidak ada panggilan pemeriksaan sebelumnya, tidak ada pemberitahuan audit, apalagi penjelasan resmi. Hanya selembar surat yang seketika mengubah hidupnya.

“Saya sampai menangis. Tidak tahu salah saya di mana,” kata Ria pelan, Sabtu, 19 Oktober 2025. Suaranya bergetar menahan emosi.

Ria mengaku pertama kali “dipanggil” pada Desember 2024, bukan lewat surat, melainkan pesan lisan dari Dinas Kesehatan. Ia diminta datang ke kejaksaan dan bertemu beberapa penyidik berinisial J, G, dan T.

“Tidak ada surat resmi. Pemanggilan pertama dan kedua hanya lewat pesan. Baru Februari 2025 saya terima surat tertulis,” kenangnya.

Dalam pemeriksaan itu, ia diminta membawa tumpukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan BOK dan JKN. Semua dokumen, kata Ria, sudah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan sebelum dana dicairkan ke masing-masing penanggung jawab program.

“Setiap rupiah sudah melewati mekanisme dan pengawasan. Tapi entah kenapa saya justru ditetapkan tersangka,” katanya getir.

Setelah status tersangka keluar, Ria ditetapkan sebagai tahanan kota. Kuasa hukum yang mendampinginya justru ditunjuk setelah surat penetapan itu keluar, juga dari pihak kejaksaan.

Tak lama berselang, datang pesan melalui seorang perantara. “Pak Dohar bilang lewat L. Silaen, katanya ‘mana tahu ada mukjizat’. Kalau uang itu dibayarkan, mungkin kasus bisa selesai,” tutur Ria menirukan.

Ia pun menuruti saran itu, berharap masalah cepat tuntas. Namun langkahnya justru dijadikan bukti pengakuan bersalah.

“Saya tidak merasa bersalah. Saya hanya ingin tenang,” katanya lirih.

Sidang kasus ini kini tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor. Sidang terakhir beragendakan replik, sementara Senin, 20 Oktober 2025 dijadwalkan untuk duplik.

“Saya hanya berharap majelis hakim mau melihat fakta, bukan asumsi,” ujar Ria, menatap kosong ke arah berkas perkaranya.

Ia menegaskan, tidak ada satu pun hasil audit dari BPK atau Inspektorat yang menyebut adanya penyimpangan di Puskesmas Parsoburan. “Tidak pernah ada temuan, tidak pernah ada rekomendasi pengembalian. Semua program berjalan sesuai prosedur,” tegasnya.

Kasus Ria bukan yang pertama di daerah. Banyak pejabat teknis di tingkat puskesmas atau sekolah mendadak menjadi tersangka tanpa pernah menerima hasil audit resmi. Sebagian memilih diam, sebagian lainnya seperti Ria yang berani bersuara.

Ia kini menunggu putusan dengan harapan sederhana yakni keadilan yang tidak datang terlambat.

“Saya hanya ingin nama saya dipulihkan,” ucapnya sebelum menutup percakapan.

Kasus Kepala Puskesmas Parsoburan membuka kembali perbincangan tentang prosedur penegakan hukum di daerah. Penetapan tersangka tanpa pemberitahuan audit dan tanpa pemanggilan resmi bukan hanya persoalan administrasi, tapi juga pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan due process of law, dua prinsip yang semestinya menjadi benteng keadilan di republik ini.(SDP/TIM)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…