Home » Politik » Terkait Usulan Nama Pj Walikota Subulussalam, PSI Ancam Laporkan Ketua DPRK ke BKD

Terkait Usulan Nama Pj Walikota Subulussalam, PSI Ancam Laporkan Ketua DPRK ke BKD

InShot_20231204_112320489

SUBULUSSALAM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Subulussalam, Syahbudiono, meminta agar lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam segara memberikan rekomendasi terkait usulan Calon Penjabat (Pj) Wali Kota Subulussalam. 

Hal tersebut, menyikapi surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam yang akan berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang.

“Perlu kami sampaikan bahwa surat dari Mendagri sudah disampaikan kepada pihak DPRK Subulussalam seminggu yang lalu, namun pertanyaannya mengapa belum disegerakan oleh lembaga dewan tersebut,” kata Syahbudiono kepada awak media, Senin, 4 Desember 2023.

Diketahui dalam surat Mendagri yang bersifat segera tersebut, menjelaskan bahwa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam akan berakhir pada 31 Desember 2023

Terkait itu, ketua PSI Subulussalam meminta kepada DPRK Subulussalam melalui Ketua DPRK Subulussalam untuk dapat mengusulkan sebanyak tiga nama kepada Mendagri paling lambat tanggal 6 Desember 2023. 

“Bila merujuk tanggal surat tersebut tinggal dua hari lagi. Tetapi kami mendengar bahwa pihak DPRK belum melakukan langkah-langkah untuk menindak lanjuti surat Mendagri tersebut. Pertanyaannya ada apa?,” pungkas Syahbudiono.

PSI pun berharap agar hal ini segera dilaksanakan, karena ini merupakan perintah Mendagri sebagaimana telah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dikatakan bahwa publik harus juga diberi jawaban, sebab sikab Ketua DPRK Subulussalam menunjukkan sikab mengulur-ulur sehingga menimbulkan kegaduhan kepada publik.

“Sebagaimana alasan Ketua Dewan di media terkesan tidak mengindahkan penyegeraan surat Mendagri tersebut. Menurut kami bahwa Ketua Dewan buang badan dalam menindaklanjuti surat tersebut,” ujarnya.

Sebagaimana pernyataan resmi Ketua DPRK Subulussalam di sejumlah media secara tegas menyebutkan bahwa belum dibalasnya surat Mendagri itu karena belum defenitifnya Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam. Kemudian alasan lain masih adanya gugatan di MK terkait masa jabatan kepala daerah, serta belum tuntasnya pembahasan RAPBD Kota Subulussalam tahun 2024.

Atas sikab Ketua DPRK Subulussalam yang tak lain merupakan anak kandung daripada Wali Kota Subulussalam, Affan Alfian Bintang, PSI menyebutnya ngawur.

“Yang kami nilai pernyataan Ketua Dewan itu alasan ngawur alias tidak nyambung. Liar dan tidak substansial dengan surat Mendagri tersebut,” pungkasnya.

Lebih lanjut, menyikapi tindak tanduk Ketua DPRK Subulussalam itu, PSI akan berkoordinasi ke pimpinan partainya di Banda Aceh maupun di Jakarta.

Tak hanya sampai di situ, PSI juga akan melaporkan Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang ke Badan Kehormatan Dewan (BKD).

“Bilamana Ketua Dewan tidak mengeluarkan rekomendasi tiga nama calon Pj. Wali Kota Subulussalam sebagaimana sesuai jadwal yang ditentukan oleh Mendagri maka kami akan melaporkan Ketua DPRK Subulussalam ke BKD,” ucapnya.

Masih menurut Syahbudiono, mengenai siapa calon Pj. Wali Kota Subulussalam yang akan diusulkan oleh pihak DPRK Subulussalam, PSI tidak akan mencampuri urusan tersebut. Sebab, Biarlah hal itu merupakan domainnya fraksi yang ada di DPR. 

“Siapapun yang DPRK rekomendasikan tentu itulah yang terbaik menurut wakil rakyat kita. Yang kami kawal adalah bagaimana lembaga DPRK Subulussalam berjalan sebagaimana mestinya. Bukan sebagaimana maunya,” tandas Syahbudiono. [JD]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…