Home » Politik » Terkait Usulan Nama PJ, Eks Ketua DPRK Subulussalam: Jangan Jadikan DPRK Seperti Kantor Walikota

Terkait Usulan Nama PJ, Eks Ketua DPRK Subulussalam: Jangan Jadikan DPRK Seperti Kantor Walikota

IMG-20231124-WA0016

SUBULUSSALAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam mengatakan agar Ketua DPRK setempat tidak menjadikan lembaga DPR seperti kantor Walikota.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Hariansyah Anggota DPRK Subulussalam kepada Presentatif. Com Jumat, 24 November 2024.

Pernyataan tersebut di lontarkan Hariansyah, terkait dengan surat Mendagri Nomor : 100.2.1.3/6047/SJ Sifat : Segera Hal : Usulan Nama Calon Pejabat Bupati/Walikota tanggal, 9 November 2023 kepada ketua DPRK Subulussalam. Namun ketua DPRK Subulussalam tidak menindaklanjuti hal tersebut, dan bahkan terkesan menyembunyikan informasi itu. 

Hariansyah Anggota DPRK eks Ketua DPRK Subulussalan dari Partai Aceh itu menyayangkan, sikap Ketua DPRK yang tidak menindaklajuti secara cepat dan tepat terkait surat dari Mendagri itu. 

“Padahal sifat surat saja itu segera bahkan Ketua DPRK saat ini terkesan menutupi informasi itu dan tidak memberitahukan kabar tersebut kepada anggota DPRK Subulussalam lainnya,”ujar Hariansyah. 

Lebih lanjut Hariansyah menyebutkan, menurut peraturan DPRK Subulussalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Subulussalam BAB IV Alat Kelengkapan DPRK Pasal 38 menyatakan, Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Artinya kata dia, pengambilan suatu keputusan oleh pimpinan DPRD tidaklah mutlak berdasarkan atas keinginan atau pun ego seorang pimpinan sebagaimana pimpinan sebuah birokrasi atau perusahaan bisnis, namun keputusan tersebut lebih merupakan kumpulan keterlibatan seluruh ataupun sebagian besar anggota DPRD tersebut.

 

Disitu jelas, kata Hariansyah, dia pun menambahkan pada pasal 33 dijelaskan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK yaitu :

 

  1. Memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan.
  2. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
  3. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
  4. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
  5. Mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
  6. Menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
  7. Mewakili DPRK di pengadilan;
  8. Melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  9. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripuma yang khusus diadakan untuk itu. 

“Jelas tidak ada hak mutlak ketua DPRK untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan lembaga DPRK Subulussalam, termasuk dalam hal pengajuan calon PJ. Walikota Subulussalam,” ujarnya.

Hariansyah mendesak Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK Subulussalam untuk segara mengagendakan rapat Banmus atau rapat bersama anggota DPRK Subulussalam untuk menindak lajuti maksud surat Mendagri tersebut.

“Saya ingatkan bahwa masalah ini sangatlah penting dan bersifat mendesak karena menyangkut pimpinan daerah Kota Subulusalam,” jelas Hariyasyah. [JD]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…