Home » Aceh » Terkait Statement Ridho, BM: Dia Gagal Memahami Makna APBK TA 2024

Terkait Statement Ridho, BM: Dia Gagal Memahami Makna APBK TA 2024

IMG-20240828-WA0024

SUBULUSSALAM_ Bahagia Maha (BM) yang merupakan salah satu Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam tahun 2024, menyayangkan statemen Ridho Bancin.

Pasalnya, statemen Ridho Bancin di media online mengatakan, Pj Wali Kota Subulussalam telah membohongi publik terkait menekan angka defisit di Kota Subulussalam. 

Menurut BM, Ridho telah gagal memaknai APBK perubahan. Padahal, Ridho juga merupakan anggota DPRK periode 2019-2024.

“Sahabat saya Ridho Bancin ini menyebutkan di media Online bahwa Pj Walikota Subulussalam telah membohongi publik pasca adanya apresiasi dari Mendagri terkait keberhasilan Pj Walikota Subulussalam telah menurunkan defisit pada APBK P TA 2024 yang baru saja selesai dibahas dan diparipurnakan pada awal Agustus yang lalu,” sampai BM, Rabu, 28 Agustus 2024.

Dikatakan BM, Ridho Bancin itu anggota DPRK pada periode 2019-2024 dan ia juga merupakan anggota Banggar TA 2024.

“Dia juga anggota Banggar lho. Tapi kok tidak memahami ya, tentang perjalanan dan struktur APBK TA 2024 itu. Sehingga dia membuat pernyataan yang tidak mengacu kepada struktur Rancangan APBK Perubahan TA 2024, yang sudah disahkan bersama. Kalau memang menurutnya tidak sesuai kenapa tidak disanggah pada saat pembahasan APBK itu, kenapa harus sekarang memberikan statemenya,” ujar BM.

Tak luput, BM pun menjelaskan dan menguraikan hal tersebut kepada Presentatif. 

Awal munculnya defisit keuangan sebesar Rp. 161 M lebih dalam struktur APBK Subulussalam TA 2024 merupakan utang belanja pada TA 2023 Pemko Subulussalam kepada pihak ketiga dan yang lain.

Hal itu terjadi, pasca ditetapkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 5 Tahun 2024 oleh Walikota terdahulu setelah penetapan APBK murni TA 2024.

Namun, dalam pelaksanaan APBK TA 2024 itu, telah ditumpangi beban pembiayaan defisit yang sebesar Rp 161 M lebih yang diperoleh dari Pemerintah terdahulu.

Setelah persetujuan bersama atas Rancangan Qanun (Raqan) tentang APBK Perubahan TA 2024. Pemko Subulussalam yang saat ini dipimpin Oleh Pj Walikota Subulussalam Azhari, S.Ag, M.Si telah melakukan pembayaran terhadap utang belanja tersebut, sebesar lebih kurang Rp 84 M lebih.

Pada saat pembahasan APBK Perubahan TA 2024, Pemko Subulussalam mengusulkan beberapa belanja tambahan yang dianggap wajib, mengikat dan urgen akibat tidak cukup bahkan tidak dianggarakan dalam APBK Murni 2024 yang lalu Sejumlah lebih kurang 37 M.

Adapun kebutuhan belanja tersebut antara lain: Kekurangan Belanja Gaji PNS, Kekurangan penganggaran Honor Petugas Damkar, Petugas Kebersihan, Satpol PP dan sebagainya.

Belanja Rumah Tangga KDH, Sekda dan sebagainya, Dukungan kegiatan Inflasi dan kegiatan pemenuhan SPM atas kebijakan Pemerintah Pusat.

Kebutuhan belanja pada Sekretariat Dewan untuk kegiatan pelantikan DPRK yang baru hasil Pileg 2024, Pemenuhan Belanja untuk Komisioner Panwaslih, dan dukungan kegiatan pelaksanaan Pilkada lainnya, Belanja dukungan kegiatan PON Aceh-Sumut serta belanja-belanja mendesak lainnya.

Sehingga pada Paripurna tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan APBK Perubahan TA 2024, defisit Pemko Subulussalam menjadi Rp 134 M lebih.

Artinya, yang disampaikan Ridho Bancin yang notabenenya beliau juga Anggota Banggar pada TA 2024 itu, sangatlah jauh dalam memahami struktur APBK Subulussalam yang sebenarnya.

Padahal, isi dari APBK Subulussalam tersebut, dibahas bersama-sama Oleh Tim TAPK dan Tim Banggar Anggota DPRK Subulussalam.

Disqmping itu, Bahagia Maha yang juga merupakan Calon Wakil Walikota Subulussalam pada Pilkada serentak Tahun 2024 ini menyarankan kepada sahabatnya itu janganlah asal berstatemen yang terkesan ngaur.

“Janganlah berstatemen yang terkesn ngawur sehingga membingungkan publik Apalagi untuk menjadi tahan badan demi menutupi kasalahan pemerintahan terdahulu,” jelas BM (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…