Home » Nasional » Terkait Sengketa Tanah di Rancabali, BPN Bandung Undang Klarifikasi Pihak Pelapor

Terkait Sengketa Tanah di Rancabali, BPN Bandung Undang Klarifikasi Pihak Pelapor

IMG-20240208-WA0000

BANDUNG – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bandung-Soreang, Provinsi Jawa Barat mengundang pihak Pelapor, Dasep Setiawan, untuk diklarifikasi terkait kepemilikan tanah di Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali (dulu Ciwidey), Kabupaten Bandung, dengan Surat Hak Milik (SHM) No.10/Sukaresmi luas 6000 M². Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Mediasi Kantor Pertanahan Bandung yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung-Soreang, Rabu, 7 Februari 2024.

Dasep Setiawan merupakan ahli waris yang dikuasakan oleh ayahnya, Adang, selaku pemilik sah tanah tersebut. Persoalan sengketa tanah ini bermula ketika terbitnya Surat Akta Jual Beli (AJB) No.499/CWD/1997 a.n. H. Mahrum seluas 4600 M² yang mengklaim telah membeli sebagian tanah tersebut.

Selanjutnya, pihak Adang atau kuasanya Dasep Setiawan merasa belum pernah menjual tanah tersebut ke pihak manapun. “Bapak saya belum pernah menjual tanah tersebut ke pihak manapun,” jelas Dasep ke awak media ini usai menghadiri klarifikasi dari Pihak BPN Kabupaten Bandung-Soreang.

Dasep menambahkan, setelah menemui jalan buntu, iapun melaporkan perkara tersebut ke Polda Jawa Barat, pada tanggal 27/11/2021 lalu dengan Laporan Polisi No. LP/B/939/XI/2021/SPKT/Polda Jabar atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin atau Kuasanya, sebagaimana dimaksud Pasal 263 jo Perpu 51 tahun 1960. Setelah melakukan upaya selama beberapa tahun dan tak kunjung ada penyelesaian antara Pelapor dan Terlapor, lalu Dasep meminta bantuan advokasi kepada Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melalui DPC PPWI Karawang. Untuk menangani kasus tersebut, DPN PPWI selanjutnya meminta Divisi Hukum dan Advokasi PPWI, Advokat Ujang Kosasih, S.H dan kawan-kawan untuk melakukan pendampingan hukum kepada Pelapor dan keluarganya dalam penyelesaian perkara dimaksud.

Tanpa berlama-lama, Dvisi Hukum PPWI Nasional melalui Firma Hukum Ujang Kosasi, S.H & Partner segera menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan meminta klarifikasi ke pihak Pemerintahan Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung-Soreang, dan beberapa pihak terkait lainnya. Kemudian dari pihak BPN mengirimkan undangan klarifikasi kepada Pelapor, sementara untuk pihak Desa Sukaresmi dan Kecamatan Rancabali sampai saat ini belum ada jawaban dari surat yang dilayangkan Firma Hukum Ujang Kosasih & Partner.

Kepada awak media, Ujang Kosasih menyampaikan apresiasi kepada BPN yang sangat selektif dan kooperatif dalam bertugas. “Alhamdulillah, kami sudah bertemu dengan pihak BPN Kabupaten Bandung-Soreang. Kami diberikan arahan dan pernyataan bahwa betul dari pihak Terlapor sudah pernah mengajukan SHM dan Balik Nama. Namun, patut diapresiasi BPN Bandung sangat selektif,” jelas Ujang.

Jika syarat formilnya tidak terpenuhi, tambah advokat kelahiran Banten ini mengutip keterangan BPN, maka tidak akan bisa diterbitkan SHM atau Balik Nama. “Pihak BPN tidak akan pernah menerbitkan SHM ataupun proses peralihan hak jika syaratnya tidak terpenuhi. Alhamdulillah dalam perkara ini, SHM ada di pihak terlapor,” tambahnya.

Masih menurut Ujang Kosasih, berdasarkan klarifikasi dari pihak BPN, sejauh ini untuk perkara Dasep masih di titik aman walaupun fisiknya dikuasai pihak Terlapor dkk. “Keterangan dari pihak BPN hari ini alhamdulillah melegakan, dimana belum terjadi peralihan atau Balik Nama yang dimohonkan oleh Terlapor,” pungkasnya. (DJ/Red)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…