Home » Aceh » Terkait PMKS MSB, Warga Datangi Kantor Walikota Subulussalam Ngaku Dibayar

Terkait PMKS MSB, Warga Datangi Kantor Walikota Subulussalam Ngaku Dibayar

VideoCapture_20250611-095422

SUBULUSSALAM – Puluhan warga yang mendatangi kantor Wali Kota Subulussalam, meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) setempat, tidak menghentikan oprasional Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Mandiri Sawit Bersama (MSB) II, ternyata bayaran.

Mereka mengaku disuruh oleh security PT MSB yang beroperasi di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat dan di bayar sebesar Rp. 100 ribu rupiah kepada awak media pada saat di wawancarai.

Vidio rekaman pengakuan warga ini pun kian beredar luas di Sosial Media (Sosmed) hingga sampai ke media ini, Rabu, 11 Juni 2025.

Disana, beberapa warga tengah di wawancarai, mereka merupakan warga Namo Buaya dan Batu Napal. Mirisnya, selain dibayar, mereka juga di iming-imingi akan dipekerjakan di perusahaan Pabrik raksasa pengolahan Minyak Kelapa Sawit di Kota Subulussalam itu.

“Kami di suruh security dan di bayar 100 ribu rupiah, namun belum dibayar, janjinya setelah ini,” kata Rajikin kepada awak media.

Belakangan ini, PMKS PT MSB Namo Buaya kian menjadi sorotan publik. Bahkan, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam meminta oprasionalnya harus dihentikan untuk sementara waktu sebelum seluruh dokumen perizinannya dilengkapi.

PT MSB cukup membandel, setelah di sampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Subulusalam agar menghentikan seluruh kegiatan di PMKS itu, seolah tak di hiraukan oleh Perusahan raksasa ini. Mereka terus menggalakkan oprasionalnya.

Hingga, Pemko Subulussalam menyurati Gubernur Aceh untuk menghentikan sementara oprasional PMKS sebelum seluruh dokumen perizinannya di lengkapi.

Sementara itu, Humas PT MSB Agustizar todak mengetahui adanya aksi yang mendatangi kantor walikota subulussalam pada Selasa, 10 Juni kemarin.

“Saya tidak tahu adanya aksi itu, ditambah lagi adanya bayaran. Coba langsung konfirmasi ke Manager,” pungkasnya. (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…