ACEH JAYA_ Terkait permintaan warga dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) serta Forkab Aceh Jaya agar pengurus Bumdesma Aceh Jaya melakukan Musyawarah Antar Gampong (MAG) beberapa hari yang lalu, Direktur Bumdesma angkat bicara.
Direktur Bumdesma Aceh Jaya Rakhmad Fadli Zain mengatakan bahwa musyawarah antar desa itu kewenangan pihak dewan penasehat dan geuchik gampong sebagai pemegang saham.
“Pelaksaan MAG itu kewenangannya Dewan Penasehat Bumdesma dan para Geuchik yang menyetor modal”, kata Rakhmad, Minggu 8 8 September 2024 2024.
Dirinya membenarkan, bahwa MAG belum pernah dilakukan selama ini.
” Sejak saja dilantik sebagai Direktur pada 16 Januari kemarin, sepengetahuan saya, musyawarah antar gampong belum pernah diadakan, “ujarnya.
Menurut Rakhmad, berdasarkan legalitas hukum Bumdesma Aceh Jaya kerja bersama musyawarah antar gampong atau Musyawarah Antar Desa (MAD) sesuai dengan bunyi pasal 5 dan pasal 8.
“Terkait pendirian PKS (Pabrik Kelapa Sawit) sesuai hasil laporan dari pihak rekanan saat saya bertugas pada januari 2024, progres pekerjaan telah mencapai 42 %, memang saat ini sedang dilakukan pengkajian terkait progres PKS ini dari tim ahli Unsyiah,” Ujarnya.(SN)








