Home » Aceh » Terbukti Ada Permainan Suara, DKPP Diminta Berhentikan Ketua KIP Aceh Timur

Terbukti Ada Permainan Suara, DKPP Diminta Berhentikan Ketua KIP Aceh Timur

IMG-20240609-WA0004

BANDA ACEH_ Dikeluarkannya keputusan mahkamah konstitusi pada 7 Juni 2024 terkait 4(empat) perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) semakin memperkuat bukti indikasi adanya permainan dan pengaturan suara dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Timur. 

“Untuk 4 (empat) perkara PHPU dengan lokasi khusus Aceh Timur MK sudah mengabulkan gugatan dan mengeluarkan amar putusan untuk dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang(PSSU). Hal ini membuktikan bahwa dugaan adanya indikasi pengaturan suara di sejumlah kecamatan itu benar adanya dan jika dicermati lebih lanjut semakin memperjelas bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran aturan serta kode etik oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur,” ungkap Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA), Ariyanda Ramadhan, 9 Juni 2024.

Ariyanda menambahkan, baik itu perkara PHPU nomor 16 yang diajukan PAS untuk DPRA dari Dapil Aceh Timur, perkara no 20 yang diajukan Partai Golkar untuk DPRA Dapil Aceh Timur, Perkara Nomor 105 yang diajukan PNA untuk DPRK Dapil 4 Aceh Timur maupun Perkara nomor 121 yang diajukan PAS untuk DPRK Aceh Timur semakin memperkuat adanya permainan dari pelaksana pemilu terhadap perolehan hasil suara. 

“Mencermati keputusan MK tersebut, demi menyelamatkan marwah dan integritas pelaksana Pemilu maka kita meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) untuk bertindak tegas untuk memberhentikan serta memberikan sanksi seberat mungkin sesuai peraturan yang berlaku kepada ketua KIP Aceh Timur sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan pesta demokrasi,” ujarnya.

Menurut GeMPA jika DKPP tidak melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan tegas maka hal ini akan mencoreng citra demokrasi dan membuat tingkat ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. “DKPP sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam pasal 159 ayat 3 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu diharapkan menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi. Selain itu, DKPP diharapkan hendaknya menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu,” paparnya.

Katanya, mencermati hasil keputusan MK tersebut maka sudah seyogyanya tidak tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran kode etik serius yang telah terjadi di kabupaten tersebut.

“Hasil keputusan MK tersebut juga membuktikan adanya indikasi perubahan hasil perhitungan suara yang menunjukkan bahwa kemungkinan telah terjadinya tindak pidana pemilu. Jadi apa yang sempat mencuat di publik dan berbagai media tentang dugaan permainan KIP Aceh Timur itu sudah semakin terang benderang pasca keputusan MK ini. Kita berharap hal tersebut ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku demi menjaga marwah demokrasi di bumi pertiwi ini, Gakkumdu dan DKPP kita minta tidak bermain mata dan benar-benar menjaga nilai demokrasi dan integritas pelaksanaan pemilu sesuai dengan amanah konstitusi,” pungkasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…