Home » Daerah » Tanpa Pembahasan di DPR, Bapak dan Anak Setujui Proyek Miliaran di Subulussalam

Tanpa Pembahasan di DPR, Bapak dan Anak Setujui Proyek Miliaran di Subulussalam

InShot_20231120_135636675

SUBULUSSALAM – Tanpa pembahasan secara bersama dengan tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Bapak sebagai Walikota dan Anak menjabat Ketua DPRK setempat, setujui proyek hingga Miliaran Rupiah.

Proyek miliaran rupiah tersebut, untuk pembangunan pedestrian jalan Teuku Umar, depan Lapangan Beringin, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang bersumber dari anggaran dana Otonomi Khusus (Otsus).

Terlihat dalam rincian perubahan, terjadinya molusi di program kegiatan yang hanya di tandatangani oleh Walikota Subulussalam dan Ketua DPRK Subulussalam sebesar Rp 2.501.110.007,-

Menuai sorotan dari sejumlah pihak. Kali ini, Safran Kombih SH MH, selaku pemerhati kebijakan Pemerintah Kota Subulussalam, mengatakan sependapat dengan Bahagia Maha.

Menurutnya, pembangunan pedestrian jalan Teuku Umar itu, belumlah terlalu di butuhkan masyarakat Kota Subulussalam, hanya terkesan di paksakan.

“Pembangunan pedestrian jalan Teuku Umar itu sangat terkesan di paksakan oleh si Bapak dan Anak,” sampai, Safran Kombih, Senin 20 November 2023.

Lebih lanjut kata dia, proyek yang tengah berlangsung itu harus segera di lirik oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Ia pun menduga, kegiatan tersebut adanya kolusi antara si bapak dan anak.

“Dugaan kita saat ini, kegiatan itu merupakan kongkalikong antar bapak dan anak, disinyalir terjadinya praktek klusi Walikota dan Ketua DPRK, kita berharap pihak APH, segera melidik kegiatan itu,” Katanya. 

Sebelumnya, Ketua Fraksi Geranat DPR Kota Subulussalam menyoroti proyek tersebut. Dipastikannya, kegiatan itu tanpa adanya pembahasan di Banggar. [JD]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…