Home » Opini » Tak Ada Lagi Keraguan: Deforestasi Sawit dan Runtuhnya Daya Dukung Alam Aceh

Tak Ada Lagi Keraguan: Deforestasi Sawit dan Runtuhnya Daya Dukung Alam Aceh

IMG-20251230-WA0029

Bencana banjir dan longsor yang berulang kali melanda Aceh Utara dan Bireuen bukanlah anomali alam semata, apalagi sekadar akibat curah hujan tinggi. Ia adalah konsekuensi struktural dari kerusakan ekologis yang sistematis, terencana, dan dibiarkan. Dalam perspektif investigatif, rangkaian bencana ini adalah “jejak kejahatan lingkungan” yang menyingkap relasi gelap antara deforestasi, industri sawit, dan pembiaran negara.

Lanskap Aceh Utara dan Bireuen hari ini menyuguhkan pemandangan yang memilukan, dimana desa-desa terendam, sawah produktif lenyap di bawah lumpur, dan ribuan warga kehilangan sumber penghidupan. Secara ekologis, bencana ini menandai runtuhnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebuah konsep fundamental dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketika hutan sebagai “spons alami” dihancurkan, hujan dengan seberapapun intensitasnya, tak lagi diserap, melainkan berubah menjadi bencana.

*Deforestasi Sawit dan Rantai Pasok Global*

Dalam satu dekade terakhir, pembukaan lahan sawit di Aceh bergerak agresif, termasuk di kawasan yang beririsan langsung dengan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), salah satu benteng terakhir hutan hujan tropis Sumatera dan situs strategis global untuk keanekaragaman hayati. Investigasi Rainforest Action Network (RAN) membongkar fakta krusial bahwa deforestasi di Aceh tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan rantai pasok global industri kelapa sawit.

RAN menelusuri hubungan antara Apical Group unit bisnis kelapa sawit milik Royal Golden Eagle (RGE) dengan PT Syaukath Sejahtera, pabrik kelapa sawit milik pengusaha Aceh Lukman Zam Zam. Pabrik ini menerima pasokan dari PT Tualang Raya, perusahaan yang terbukti merusak hutan hujan dataran rendah Leuser, habitat kritis gajah dan orangutan Sumatera yang terancam punah. Ironisnya, produk dari rantai pasok ini mengalir ke merek-merek global seperti Colgate-Palmolive, Nestlé, Mondelēz, Unilever, hingga Kao, serta didukung pembiayaan bank internasional seperti MUFG, ABN AMRO, dan ICBC.

Di sinilah kebohongan besar itu terbuka. Komitmen No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) yang kerap digembar-gemborkan korporasi global, runtuh di hadapan fakta lapangan. Janji keberlanjutan berubah menjadi slogan kosong, sementara rakyat Aceh menanggung kerugian ekologis, ekonomi, bahkan nyawa. Dalam kacamata hukum lingkungan internasional, ini bukan sekadar pelanggaran etika bisnis, melainkan potensi corporate environmental crime yang layak dibawa ke meja hijau.

Para Aktor Lokal: Siapa Merambah, Siapa Diuntungkan

Tidak adil jika bencana ini terus dikaburkan sebagai “takdir alam”. Data lapangan menunjukkan aktor-aktor yang jelas dan berulang.

PT Syaukath Sejahtera, beroperasi di Kecamatan Juli, Bireuen, dengan HGU ratusan hektare hingga 2039, terhubung langsung dengan skandal perusakan Leuser. Jaringan bisnis pemiliknya mencerminkan konsolidasi modal yang kuat, namun minim akuntabilitas ekologis.

PT Blang Ketumba, dengan izin sekitar 2.111 hektare, tercatat berkonflik berkepanjangan dengan warga terkait penyerobotan lahan dan dugaan pencemaran sungai oleh limbah pabrik CPO. Konflik agraria dan konflik ekologis berjalan beriringan.

PT Bahrun & Sons dan PT PHPBun menghadirkan persoalan klasik namun mematikan, dimana penguasaan lahan sawit dengan HGU yang telah lama kedaluwarsa. Ketika izin mati, aktivitas terus hidup. Negara absen, hukum lumpuh, dan praktik ilegal berlangsung terang-terangan.

Sementara itu, PT Ika Bina Agro Wisesa (IBAS) di Aceh Utara menjadi contoh telanjang lemahnya pengawasan. Berizin sebagai pabrik, tanpa IUP-B, perusahaan ini diduga membuka hingga ratusan hektare kebun sawit, termasuk merambah Hutan Lindung Lubok Pusaka. Data citra satelit menunjukkan lonjakan deforestasi dari sekitar 80 hektare menjadi 163,75 hektare hingga September 2025, sebuah bukti visual kejahatan lingkungan yang tak terbantahkan.

Mengapa semua ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada apa yang dalam kajian politik-ekonomi disebut state capture. Relasi bisnis dan kekuasaan menjadikan negara bukan sebagai pengawas, melainkan fasilitator kejahatan ekologis. Dari oknum aparat desa hingga elit nasional, dari konsesi kehutanan hingga tambang, Aceh terjebak dalam jejaring kepentingan oligarkis.

Konsesi raksasa seperti PT Tusam Hutani Lestari seluas 97.300 hektare di Aceh Tengah yang kerap dikaitkan dengan figur nasional, menjadi simbol bagaimana kekuasaan membuat izin kebal evaluasi. Di sektor tambang, puluhan IUP resmi dan ribuan hektare tambang ilegal memperparah degradasi lingkungan. Semua ini membentuk pola, dimana hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Diam Adalah Kejahatan
Dalam situasi ini, diam bukan lagi sikap netral. Ia adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Ketika negara gagal bertindak, rakyat dipaksa hidup di atas puing-puing ekologis yang diciptakan oleh ketamakan segelintir elite.

Bencana di Aceh adalah peringatan keras bahwa kompromi dengan perusak lingkungan hanya akan memperpanjang penderitaan. Kepada Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur, rakyat tidak menunggu air mata atau retorika empati. Yang ditunggu adalah tindakan tegas, yaitu pencabutan izin bermasalah, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan pemulihan ekologis yang nyata.

Menyelamatkan tanah indatu bukan pilihan moral semata, melainkan mandat konstitusional. Jika tidak, Aceh akan terus membayar mahal harga dari kebohongan investasi hijau dengan lumpur, air mata, dan darah rakyat kecil.

 

Penulis: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…