SUBULUSSALAM - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kota Subulussalam digembleng menjadi garda terdepan dalam mengawal perubahan sosial menuju kemandirian ekonomi rakyat. Kegiatan pembekalan bagi para TKSK ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh.
Informasi ini disampaikan oleh Dr. Muslem Yacob, S.Ag., M.Pd., Project Leader Program Perubahan “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)”, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/10/2025).
Dr. Muslem menjelaskan, kegiatan pembekalan dilaksanakan pada Kamis, 16 Oktober 2025, di Kantor Dinas Sosial Kota Subulussalam. Acara tersebut dihadiri oleh Plh. Kepala Dinas Sosial Aceh Zulkarnain, SKM, M.Kes, Kabid Penanganan Fakir Miskin (PFM) Mahdani Mukhtar, Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam beserta jajarannya, Tim UEP Dinas Sosial Aceh, dan seluruh TKSK Subulussalam.
Menurut Dr. Muslem, pembekalan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan implementasi UEP berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Program UEP bukan hanya soal penyaluran bantuan, tapi tentang menumbuhkan semangat kemandirian. TKSK menjadi figur penting yang menghubungkan kebijakan dengan kenyataan hidup masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa transformasi bantuan sosial dari konsumtif menjadi produktif membutuhkan pendamping sosial yang visioner, adaptif, dan memiliki empati tinggi.
“Kami ingin para pendamping tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi menjadi fasilitator perubahan dan penumbuh semangat wirausaha di tengah masyarakat,” tambahnya.
Dalam pembekalan tersebut, para TKSK mendapat materi tentang literasi keuangan, manajemen usaha mikro, pencatatan arus kas, hingga strategi pemasaran produk lokal. Pendamping diharapkan berperan sebagai mentor dan motivator yang mampu mengarahkan penerima manfaat agar bantuan yang diterima berkembang menjadi usaha mandiri.
Plh. Kadis Sosial Aceh, Zulkarnain, dalam arahannya menekankan pentingnya profesionalitas dan kepekaan sosial para TKSK.
“TKSK adalah ujung tombak Dinas Sosial. Dari tangan kalianlah perubahan itu bermula,” katanya menegaskan.
Sementara itu, Kabid PFM Mahdani Mukhtar memaparkan mekanisme pelaksanaan UEP, termasuk tahapan identifikasi penerima, pelatihan keterampilan, penyaluran bantuan, hingga monitoring hasil. Ia memperkenalkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran UEP sebagai panduan utama bagi pelaksanaan di lapangan.
“Konsistensi laporan dan dokumentasi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas program,” ujarnya.
Kegiatan pembekalan berlangsung interaktif. Para TKSK berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Beberapa peserta mengusulkan perlunya pelatihan lanjutan tentang manajemen usaha kecil dan penguatan jejaring pasar lokal.
Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan yang diberikan oleh Dinas Sosial Aceh. Ia menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Sinergi seperti ini memastikan pelaksanaan UEP di lapangan berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai penutup, para peserta mengikuti simulasi coaching and mentoring yang dipandu langsung oleh Dr. Muslem. Dalam sesi tersebut, para TKSK diajak mempraktikkan pendekatan pendampingan yang berempati, komunikatif, dan partisipatif terhadap penerima manfaat.
Dr. Muslem menambahkan, kegiatan pembekalan ini tidak hanya memperkuat keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai integritas, disiplin, dan semangat pengabdian sosial.
“Pendamping sosial bukan hanya pekerja teknis, melainkan penjaga kepercayaan dan harapan masyarakat. Mereka adalah wajah kemanusiaan pemerintah di lapangan,” tuturnya.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh peserta untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Program UEP di Kota Subulussalam.
Dalam keterangan akhirnya, Dr. Muslem menyebut bahwa Dinas Sosial Aceh berkomitmen melanjutkan pembinaan dan supervisi secara berkelanjutan agar UEP benar-benar menjadi jalan keluar dari kemiskinan struktural.
“Kemandirian rakyat tidak lahir dari bantuan semata, tetapi dari pendampingan yang tulus, sabar, dan berkesinambungan,” pungkasnya.(RIL)