BANDA ACEH- Kasus dugaan korupsi penerbitan redistribusi sertifikat tanah di Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, kembali mencuat di meja hijau. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Jaya menuntut terdakwa Aidi Akhyar bin Nazaruddin dengan pidana penjara 10 tahun 6 bulan.
Tuntutan itu dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh pada Jumat, 12 September 2025. Menurut JPU, Aidi Akhyar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Perbuatannya telah merugikan keuangan negara,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Cherry Arida, SH.
Selain pidana badan, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda Rp200 juta, subsidair enam bulan kurungan. Aidi Akhyar pun diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp40 juta. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Bila hasil lelang tidak mencukupi, ia harus menjalani hukuman tambahan berupa pidana penjara selama satu tahun.
Jaksa turut membebankan biaya perkara sebesar Rp10 ribu kepada terdakwa.
Persidangan akan berlanjut pada 19 September 2025 dengan agenda pembelaan (pledoi) dari penasihat hukum terdakwa. Pihak kejaksaan menegaskan, tuntutan ini bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga bagian dari upaya memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya. (SN)