KASUS yang menyeret PT Bank UOB Indonesia menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas perbankan nasional sekaligus ancaman terhadap citra bank asing di negeri ini. Direktur utama bank yang berbasis di Singapura itu kini berstatus tergugat dalam perkara serius mulai dari penggelapan aset, pemalsuan dokumen, hingga dugaan penyuapan pejabat hukum dan BPN Kabupaten Tangerang. Nilai kerugian yang ditanggung nasabah mencapai Rp87,71 miliar setelah sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Nomor 81 raib.
Kejanggalan kasus ini terlihat sejak awal. Pada 2010, ketika UOB Indonesia belum memiliki izin resmi beroperasi, pejabat bank tersebut menawarkan tambahan kredit dengan dalih akuisisi Bank Buana. Nasabah percaya, menyerahkan hak tanggungan, namun janji kredit tidak pernah terealisasi. Sebaliknya, aset berharga justru digelapkan. Pada 2024, skandal itu kian terang ketika SHGB tersebut didaftarkan ke BPN menggunakan dokumen notaris yang diduga palsu, tanpa persetujuan pemilik sah. Klaim bahwa aset sudah menjadi jaminan sejak 2010 menambah absurditas, bagaimana mungkin bank yang belum sah berdiri berani mengeksekusi hak jaminan?
Modus ini tidak lagi bisa dipandang sebagai kelalaian administratif, melainkan tindak pidana berlapis berupa penggelapan, penipuan, pemalsuan dokumen, dan penyuapan. Literatur tata kelola perbankan menegaskan, kepercayaan publik adalah fondasi sistem keuangan. Sekali fondasi itu goyah, dampaknya jauh melampaui kerugian material individu. Data OJK menunjukkan permodalan perbankan nasional masih kuat dengan CAR di atas 25 persen, likuiditas memadai, dan NPL rendah. Tetapi angka-angka ini tidak mampu melindungi sektor perbankan dari badai krisis kepercayaan yang dipicu oleh skandal seperti UOB.
Dimensi sosial-politik kasus ini lebih mengkhawatirkan. Di tengah tekanan ekonomi, kemarahan publik terhadap praktik curang bank asing mudah tersulut. Narasi bahwa bank asing merampok aset rakyat dapat berkembang cepat, memperkuat sentimen nasionalisme ekonomi. Apalagi Transparency International menempatkan Indonesia dalam kategori rawan korupsi, sehingga dugaan adanya suap ke pejabat hukum dan BPN semakin memperdalam jurang ketidakpercayaan.
Sejarah memberi pelajaran. Skandal Century pada 2008 memicu gelombang protes besar dan mengguncang legitimasi pemerintah. Di Amerika Serikat, Wells Fargo pernah terpuruk akibat manipulasi rekening nasabah, hingga kehilangan reputasi global. Skandal UOB Indonesia bisa menimbulkan efek domino serupa, bahkan lebih luas, karena melibatkan dimensi sensitif, dominasi bank asing di pasar keuangan domestik.
Negara harus bertindak tegas. Investigasi independen, proses hukum transparan, dan akuntabilitas pejabat yang terlibat harus ditegakkan tanpa kompromi. Jika kasus ini dibiarkan mengendap seperti banyak skandal sebelumnya, publik akan memandang negara bukan sekadar lemah, melainkan bersekongkol melindungi kepentingan asing. Dari situ, kemarahan publik dapat berubah menjadi krisis politik dan penolakan besar-besaran terhadap keberadaan bank asing.
Skandal UOB Indonesia bukan hanya persoalan perbankan, melainkan ujian serius bagi kedaulatan hukum dan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Jika negara gagal menunjukkan keberpihakan pada rakyat, ancaman kemarahan publik terhadap bank asing bukan lagi wacana, melainkan kenyataan yang akan sulit dibendung.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pengamat Intelijen)