ACEH SELATAN - Bupati Aceh Selatan, H Mirwan MS, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengusulkan penerapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sebagaimana amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Usulan ini akan disampaikan ke pemerintah pusat paling lambat 20 Agustus 2025.
Menurut Bupati, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi di pemerintahan. “Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memandang PPPK paruh waktu sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan SDM di sektor-sektor prioritas, demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar H Mirwan MS kepada media, Kamis 14 Agustus 2025.
H Mirwan menambahkan, penerapan PPPK paruh waktu diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam penataan sumber daya aparatur, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor pelayanan publik lainnya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berkomitmen untuk melaksanakan amanah undang-undang secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Aceh Selatan.(DNQ)