Indonesia memasuki 2026 dengan satu penyakit lama yang belum juga sembuh dari kecanduan pada kebijakan “seolah-olah”. Seolah-olah negara kuat. Seolah-olah hukum bekerja. Seolah-olah rakyat dilibatkan. Seolah-olah Indonesia melaju menuju masa depan gemilang. Padahal, di balik narasi optimistis yang diproduksi negara, ada realitas yang terus memburuk, yang perlahan, sistemik, dan berbahaya.
Negara ini tampak sibuk. Presiden berkeliling dunia, pejabat berlomba memamerkan angka pertumbuhan, dan elite politik berbicara tentang Indonesia Emas. Namun, dalam ilmu politik, negara tidak diukur dari pidato dan foto diplomatik. Ia diukur dari kemampuannya menjaga legitimasi hukum, keadilan sosial, dan kepercayaan publik. Tiga elemen itu kini justru mengalami erosi bersamaan.
Peringatan dini tentang kondisi ini sudah berulang kali disampaikan, salah satunya melalui National Integrity Warning Calendar 2026–2030 yang disusun Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. Kalender ini memetakan kerentanan Indonesia dalam lima domain strategis: legitimasi hukum, ketahanan ekonomi, kohesi sosial, respons terhadap krisis dan bencana, serta perang narasi di era disrupsi kecerdasan buatan. Intinya jelas bahwa Indonesia memasuki fase rawan kegagalan tata kelola jika terus menutup mata terhadap akumulasi masalah struktural.
Literatur tentang kemunduran negara—mulai dari Robert Rotberg hingga Francis Fukuyama—menunjukkan pola yang sama. Negara tidak runtuh karena satu guncangan besar. Ia ambruk karena kegagalan elit membaca sinyal-sinyal kecil yang muncul berulang. Krisis demi krisis diremehkan, kesalahan demi kesalahan dinormalisasi, hingga pada satu titik negara kehilangan daya pulih.
Gejala itu terlihat jelas hari ini. Negara lebih sibuk mengelola persepsi ketimbang menyelesaikan persoalan. Kebijakan dibuat untuk menenangkan opini, bukan untuk membongkar akar masalah. Yang dipukul adalah gejala, bukan sumber penyakit. Yang dirawat adalah narasi, bukan keadilan.
Hukum menjadi contoh paling telanjang. Secara formal, penegakan hukum berjalan. Secara substantif, keadilan justru absen. Publik menyaksikan bagaimana kasus-kasus besar yang menyentuh kepentingan elite, mulai dari megaproyek infrastruktur, industri ekstraktif, tambang dan sawit ilegal, hingga dugaan keterlibatan pejabat dan aparat dalam bisnis gelap—berakhir tanpa kejelasan. Sebaliknya, hukum tampil tegas terhadap mereka yang tidak memiliki daya tawar politik.
Inilah penegakan hukum simbolik, dimana hukum dipentaskan, bukan ditegakkan. Ia hadir sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai mekanisme koreksi. Dalam situasi seperti ini, negara tidak lagi berfungsi sebagai penyelesai masalah, melainkan menjadi bagian dari masalah itu sendiri.
Relasi pusat dan daerah memperparah keadaan. Kesalahan kebijakan di tingkat lokal, yang lahir dari prosedur keliru dan komunikasi yang buruk, kerap dibiarkan membesar. Ketika pusat gagal merespons dengan empati dan koreksi, krisis lokal dengan cepat berubah menjadi krisis kepercayaan nasional. Legitimasi negara terkikis bukan melalui ledakan, melainkan melalui penguapan perlahan.
Presiden Prabowo berada di tengah pusaran ini. Negara memang belum runtuh, tetapi telah kehilangan sebagian daya ikat kedaulatannya. Kepercayaan publik tidak jatuh sekaligus, melainkan ditarik sedikit demi sedikit. Dalam teori legitimasi Max Weber, inilah fase paling berbahaya, dimana ketika kekuasaan masih berdiri, tetapi tidak lagi diyakini.
Pemulihan legitimasi tidak bisa dilakukan dengan simbol, pidato, atau kosmetika politik. Ia menuntut keberanian memutus toleransi terhadap praktik korup, standar ganda hukum, dan warisan kekuasaan lama yang bermasalah. Tanpa itu, setiap janji perubahan hanya akan menjadi bagian dari narasi “seolah-olah” berikutnya.
Akumulasi penderitaan rakyat bukan hasil agitasi politik. Ia adalah pengalaman konkret yang dirasakan sehari-hari, bahwa hukum yang tak adil, negara yang jauh, dan kekuasaan yang terasa asing. Indonesia Emas, jika terus dibicarakan tanpa pembenahan mendasar, hanya akan menjadi slogan kosong.
Sejarah selalu mencatat bahwa negara tidak hancur karena kritik, melainkan karena kebohongan yang terus dipelihara. Jika republik ini ingin bertahan, ia harus berhenti berpura-pura. Negara harus kembali bekerja, bukan untuk citra, tetapi untuk keadilan.
Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)
Notes : Kolom opini merupakan pendapat, gagasan, pandangan dab tanggung jawab sepenuhnya penulis