ACEH SELATAN- Menjelang hari pemungutan suara Pemilu tahun 2024, potensi politik uang (money politics) mulai marak terjadi. Bahkan tindakan tersebut sulit untuk dicegah.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Aceh Selatan, Heriadi, Kamis, 25 Januari 2024.
Menurutnya, walaupun saat ini belum ada temuan terkait money politik, namun bisa dipastikan jelang hari pemungutan suara, hal itu dapat mempengaruhi masyarakat.
Atas kondisi ini, Heriadi mengajak masyarakat untuk melaporkan jika ada temuan bagi-bagi uang dari peserta pemilu.
Tidak hanya itu, Heriadi juga mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk betul-betul mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu agar dapat menertibkan praktek politik uang.
"Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Bawaslu agar dapat meningkatkan pengawasan Pileg dan Pilpres tahun ini," ujarnya.
Heriadi selaku Ketua Cabang SEMMI Aceh Selatan ingatkan bahaya praktek money politik. Menurutnya, praktek ini kadang dianggap hal yang wajar. Sehingga melahirkan tindak korupsi di kemudian hari.
"Sebaiknya masyarakat tidak menerima bagi-bagi uang oleh peserta pemilu karena dapat merusak citra publik," ucapnya.
Bahkan Heri menyoroti dampak serius netralitas politik uang terhadap demokrasi. Menurutnya, hal ini bisa merugikan demokrasi, sehingga dapat menghilangkan esensi penting pengawasan oleh APH maupun Baswaslu.
"Proses idealisasi tidak akan berjalan ketika suara diselesaikan dengan uang, sehingga membuat kondisi publik menjadi kacau dan amburadul," tutupnya. (HS)