Banda Aceh - Terkait polemik yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengenai berkali-kali tertunda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) tahun 2024. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta masyarakat khususnya pelajar dan pemuda untuk melihat kemanfaatannya bagi masyarakat Aceh.
“Jika polemik pembahasan RAPBA 2024 itu hanya untuk ruang kompromi para elit di legislatif dan Eksekutif maka rakyat khususnya mahasiswa dan pemuda harus menolak. Namun, jika itu untuk memaksimalkan penggunaan anggaran untuk rakyat maka tidak masalah”, ujar Hafizal, perwakilan MaTA saat menjadi narasumber fokus grup diskusi (FGD) yang mengangkat tema “Urgensi Penyelamatan Uang Rakyat (APBA) Menjelang Tahun Politik 2024” yang dilaksanakan di 3in1 Kopi Banda Aceh, Kamis, 2 November 2023.
Lebih lanjut, kata Hafizal APBA Tahun 2023 saja belum berpihak kepada rakyat dimana persentase modal belanja yang diperuntukkan untuk rakyat persentasenya belum mencapai 40% total APBA.
"Sementara lebih dari 50% lebih anggaran itu sudah habis untuk kebutuhan belanja rutin yang notabenenya dinikmati elit" katanya.
Berdasarkan analisis MATA, APBA Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sekitar Rp. 11 Triliun komposisi belanja operasi 67,40%, belanja modal 16,65%, belanja tak terduga 0,61%, belanja transfer 16,34%.
Hafizal juga memaparkan, sesuai dengan UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah minimal modal belanja 40%. Sebenarnya Pemerintah Pusat memberikan waktu 5 tahun bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan batas minimal modal belanja tadi, artinya persentasenya bisa ditambahkan perlahan dalam 5 tahun ini.
“Mungkin berat jika sekaligus, tapi yang terjadi justru persentasenya kini menurun,” sebutnya.
Acara itu menghadirkan puluhan mahasiswa dan pemuda dari 4 organisasi yakni Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi), Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Rakyat (GeMPuR), Suara Independen Mahasiswa Kota (SIMAK) dan Gerakan Pemuda Aceh Selatan (GeRPAS) ). [del]