SORONG- Putusan Pengadilan Negeri Sorong pada Jumat, 19 September 2025, menutup drama panjang perebutan tanah adat Marga Bewela yang menyeret pengusaha kayu asal Malaysia, Paulus George Hung alias Tingting Hung alias Mr. Ching. Gugatan PT Bagus Jaya Abadi (PT BJA), perusahaan yang dipimpinnya, resmi ditolak Majelis Hakim karena dianggap kabur dan tidak jelas.
Sengketa lahan seluas 6.600 meter persegi di Jalan Kapitan Patimura, Kelurahan Suprau, Distrik Maladum Mes, sejatinya bukan sekadar konflik perdata biasa. Ia membuka tabir praktik “tipu-tipu Abunawas” yang melibatkan pelepasan tanah adat berlapis, jual-beli silang nama, dan klaim ganda kepemilikan.
Dalam gugatannya, PT BJA mengklaim memperoleh hak tanah melalui Willem RN Buratehi Bewela, anak kandung almarhumah Ny. Rebeka Bewela yang pada 2013 melepaskan tanah adat tersebut bersamaan dengan lahan lain seluas 82.650 meter persegi. Padahal, sejak 2003, tanah 6.600 meter persegi itu sudah dilepaskan oleh Rebeka Bewela kepada Drs. Anwar Ibrahim, lalu beralih ke tangan keluarga Samuel Hamonangan Sitorus pada 2009.
Di persidangan, PT BJA menuntut agar lahan dibagi dua, separuh untuk perusahaan, separuh untuk keluarga Sitorus. Mereka juga menuntut ganti rugi Rp3 miliar plus denda harian Rp5 juta. Namun, hakim menemukan banyak kejanggalan. Klaim kepemilikan tumpang tindih, batas-batas tanah tidak jelas, dan bukti pelepasan adat dinilai cacat. “Majelis Hakim menilai gugatan penggugat kabur dan tidak jelas,” demikian bunyi pertimbangan hukum putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PN Son yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Beauty Deitje Elisabeth Simatauw.
Bagi kuasa hukum keluarga Sitorus, Simon Maurits Soren, putusan ini lebih dari sekadar kemenangan kliennya. “Ini putusan bersejarah. Lawan kita bukan orang sembarangan, punya uang dan backing kuat di pusat maupun daerah,” ujar Simon, Senin 22 September 2025.
Majelis hakim tidak hanya menolak gugatan PT BJA, tetapi juga menghukum perusahaan asal Malaysia itu membayar biaya perkara Rp2,1 juta. Putusan ini menegaskan prinsip dasar dalam sengketa tanah adat, dimana legalitas tidak bisa dipaksakan dengan kekuatan modal dan jejaring politik.
Kasus ini sebelumnya menyedot perhatian publik setelah media yang tergabung dalam PPWI Media Group memberitakan dugaan gugatan tanah palsu oleh PT BJA. Dari Jakarta, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyebut putusan PN Sorong sebagai tonggak penting dalam perlindungan hak masyarakat adat. “Putusan ini semoga menjadi pemicu semangat bagi warga Papua dan seluruh Indonesia untuk menjaga tanah milik sebagai sumber kehidupan mereka,” kata Wilson.
Sengketa tanah di Papua Barat Daya kerap diwarnai praktik jual-beli berlapis yang membuka ruang bagi infiltrasi pemodal asing. Lemahnya administrasi tanah adat, ditambah mafia hukum yang bermain di balik meja, sering menjadikan masyarakat lokal pihak paling dirugikan. Putusan PN Sorong kali ini seolah menjadi pengecualian, bahwa hakim memilih berpihak pada fakta hukum dan keadilan substantif.
Namun, pertanyaan besar masih menggantung, apakah putusan ini akan menjadi preseden kuat untuk memutus mata rantai perampasan tanah adat, atau hanya menjadi catatan sporadis dalam lautan kasus serupa yang tak kunjung selesai?. (RIL)