ACEH BESAR – Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPW Alamp Aksi) Provinsi Aceh melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Aceh Besar, Selasa (12/12/2023). Aksi tersebut dilakukan terkait adanya dugaan pratik korupsi sejumlah proyek di Kabupaten itu.
Aksi yang dilakukan lima orang itu di halaman kantor Bupati Aceh Besar mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian setempat.
“Dalam aksi ini, kami ingin menyampaikan beberapa pratik korupsi yang telah terjadi di Aceh Besar kepada Pj Bupati,” kata Riski, Koordinator aksi dalam orasinya di kantor Bupati Aceh Besar.
Ia menyebutkan, ada dugaan pratik korupsi yang dilakukan oleh kalangan kontraktor dalam pengerjaan sejumlah proyek di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 lalu.
Beberapa proyek dugaan korupsi yang kami sampaikan kepada Pj Bupati Aceh Besar diantaranya:
Pertama, Proyek rebilitasi RSUD Aceh Besar yang dikerjakan oleh CV. Krimivar pada 15 November 2022 dengan nilai kontrak Rp. 918.000.000.00.
Kedua, Pembangunan gedung pasar induk Lambaro di Dinas UKM yang dikerjakan oleh Cv.Koalisi Jaya Abadi pada 06 September 2022 dengan nilai kontrak mencapai Rp 2.940.000.000.00.
Ketiga, pembagunan proyek sarana prasarana di dinas pariwisata yang dikerjakan oleh CV Beuna Usaha pada 07 September 2022 dengan nilai kontrak mencapai Rp 447.110.000.00.
Keempat, pembagunan 2 proyek di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikerjakan oleh CV Krung Kuta Jaya pada 14 Juni 2022 dengan nilai kontrak Rp 607.266.100.00. Dan CV Arhindo Multi Guna pada 14 November 2022 dengan nilai kontrak Rp 449.800.000.00.
Kelima, Proyek pembangunan ruang IGD dan aula di dinas kesehatan yang dikerjakan oleh CV Pacific pada 19 Juni dengan nilai kontrak Rp 2.529.280.900.00. Dan proyek renovasi ruang PONED yang dikerjakan oleh CV Bitang Raya pada kontrak 18 Juli 2022 dengan nilai kontrak Rp 1.283.341.383.00.
Dan terakhir, pekerjaan pembangunan Pukeswan di Dinas Pertanian Aceh Besar yang dikerjakan oleh CV. Rifa Amanda Grup pada 08 Juni dengan nilai kontrak 493.360.866.00. Dan Renovasi Balai Penyuluh BPP oleh CV. Maju Bersama pada 15 Juli 2022 dengan nilai kontrak capai Rp 517.315.000.00.
“Kami berharap kepada Pj Bupati Aceh Besar agar dapat meminta kepada kontraktor yang melakukan pengerjaan tersebut dapat mempertanggungjawabkan semua pengerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai kontraknya,” harapnya.
Setelah beberapa menit melakukan orasi, Kabag Protokoler Pemkab Aceh Besar Iman Munandar mewakili Pj Bupati mengatakan, pihaknya siap menampung apa yang telah mahasiswa sampaikan.
“Nanti akan saya sampaikan ke Bapak Pj Bupati terkait hal tersebut, dan saya juga tidak bisa mengambil satu keputusan untuk permasalahan yang kalian semua sampaikan," ungkapnya.
Dikatakan, apa yang disampaikan sangat baik untuk kemajuan Aceh Besar sehingga apa yang kalian lakukan ini bisa membuahi hasil yang baik dan juga bila mana ini semua benar ada pidana yang di tebus oleh pelaku-pelaku pratik korupsi.
Kegiatan aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi berlanjut ke Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Besar. (RM)