REFORMASI kepolisian di Indonesia kembali memasuki babak krusial. Presiden Prabowo telah memberi sinyal kuat untuk membentuk tim reformasi Polri sebagai respons atas gelombang ketidakpercayaan publik yang kian meluas terhadap lembaga kepolisian. Indeks kepercayaan terhadap Polri, menurut berbagai survei, terus merosot sejak periode akhir pemerintahan Jokowi. Publik mencatat sejumlah kasus besar mulai dari skandal Ferdy Sambo, judi online yang menyeret oknum perwira, hingga isu pelanggaran HAM sebagai indikator gagalnya Polri menjaga jati dirinya sebagai pengayom masyarakat.
Namun, langkah Presiden ini justru seolah dibajak. Saat Prabowo tengah melakukan lawatan ke luar negeri, Kapolri menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/2749/IX/TUK.2.1./2025 tertanggal 17 September 2025. Isinya, pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang beranggotakan 52 personel, semuanya unsur internal kepolisian. Dari segi formal, Kapolri bisa saja berdalih bahwa langkah ini merupakan ikhtiar internal. Namun dari perspektif tata kelola negara, keputusan ini ibarat “kudeta kebijakan”, dimana sebuah manuver yang mendahului bahkan melangkahi arahan politik Presiden.
Di sinilah problem utamanya. Reformasi Polri bukan sekadar urusan teknokratis institusi kepolisian. Ia adalah agenda politik negara. UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) secara eksplisit menegaskan bahwa Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Frasa “alat negara” menempatkan Polri sebagai bagian dari desain konstitusional, bukan institusi otonom yang bisa menentukan arah reformasinya sendiri. Dengan membentuk tim reformasi secara unilateral, Kapolri tidak hanya melangkahi Presiden, tapi juga mengaburkan prinsip dasar supremasi sipil dalam demokrasi.
Polri selama dua dekade terakhir memang berada di persimpangan. Setelah dipisahkan dari ABRI pada 1999, kepolisian diharapkan tampil sebagai aparat sipil profesional. Namun yang terjadi, Polri justru berkembang menjadi superbody baru. Kewenangan yang nyaris tak terbatas mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, dari keamanan hingga “keamanan nasional” yang membuatnya sering bersinggungan dengan lembaga lain, bahkan dengan Presiden. Dalam literatur civil-military relations, pola ini disebut agency drift, agen negara (dalam hal ini Polri) menggunakan kewenangannya untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan, meski bertentangan dengan arahan principal (Presiden).
Krisis kepercayaan yang dialami Polri hari ini justru lahir dari kegagalan membongkar warisan struktur, sistem, dan kultur yang bercorak militeristik. Reformasi Polri semestinya menyasar empat aspek mendasar yakni sistem, kewenangan, struktur, dan kultur. Pertama, sistem pengelolaan harus mengembalikan Polri ke jalur akuntabilitas publik, bukan sekadar pertanggungjawaban internal. Kedua, kewenangan Polri perlu ditata ulang agar sesuai dengan amanat UUD 1945, bukan UU Kepolisian yang masih menggunakan istilah “keamanan nasional” yang terlalu luas dan multitafsir. Ketiga, struktur Polri mesti diposisikan secara proporsional, bahkan tidak menutup kemungkinan ditempatkan kembali di bawah kementerian yang relevan agar pengawasan sipil lebih efektif. Keempat, kultur kepolisian harus dipulihkan dari wajah represif menjadi wajah pelayanan publik.
Sayangnya, tim bentukan Kapolri justru meneguhkan sebaliknya. Dengan hanya melibatkan unsur internal, tim ini lebih menyerupai mekanisme pertahanan institusional ketimbang upaya pembaruan sejati. Alih-alih independensi, publik justru membaca aroma conflict of interest. Bagaimana publik bisa percaya pada reformasi yang dirancang oleh mereka yang selama ini justru bagian dari persoalan?
Momentum ini mestinya menjadi ajang pembuktian komitmen Presiden Prabowo dalam menegakkan supremasi sipil. Tanpa itu, reformasi Polri hanya akan menjadi jargon musiman, sementara stigma “Polri mampu mengurus semua hal kecuali kamtibmas” terus melekat. Pertanyaannya kini sederhana tapi mendasar, apakah negara mampu menegakkan disiplin institusi dan memastikan bahwa agenda reformasi benar-benar berada di tangan sipil? Ataukah kita sedang menyaksikan babak baru dari kegagalan reformasi sektor keamanan, di mana Polri kembali menjadi kekuatan yang lebih besar daripada Presidennya?
Jika jawaban kedua yang terjadi, maka publik berhak menilai bahwa langkah Kapolri ini sebagai kudeta kebijakan presiden sebuah preseden buruk bagi demokrasi, dan lonceng peringatan bagi masa depan supremasi sipil di Indonesia.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Notes: Kolom opini merupakan pendapat, gagasan dan tanggung jawab sepenuhnya penulis